MPERALISME DAN KOLONIALISME DI INDONESIA

MPERALISME DAN

KOLONIALISME  

DI INDONESIA

O

L

E

H

MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.Pd

STAF

GURU

SMA NW PANCOR

TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2006

Arti Imperialisme

Kata Imperialisme berasal dari kata bahasa Latin “Imperare” artinya hak untuk memrintah. Karena yang punya hak untuk memerintah adalah Raja, maka Raja disebut “Imperator” sedangkan wilayah kekuasaannya disebut “Imperium”.

Pada zaman kuno, kebesaran Raja diukur dari luas daerah kekuasaannya. Sehingga timbul keinginan untuk memperluas wilayahnya dengan cara merebut daerah kerajaan lain.

Tindakan seperti itulah yang menjadi awal pengertian Imperialisme.

Macam-macam Imperialisme  :

Imperialisme kuno

Imperialisme Politik

Imperialisme Modern

Imperialisme Ekonomi

Imperialisme Kebudayaan

Imperialisme Militer

Imperialisme adalah sebagai suatu paham yang muncul pertama kali di Inggris pada masa Disraeli menjadi Perdana Mentri abad 19 sebagai lukisan sikap politik Prancis pada masa Napoleon III ( 1815 – 1970 ) Lihat Michael A. Riff (Ed), kamus Ideopolitik Modern Terjemahan M. Miftahuddin dan hartini Silawati ( Yogyakarta Pustaka Pelajar 1955), hal. 94

Imperialisme merupakan politik untuk menguasai (secara paksa) seluruh dunia untuk kepentingan dairi sendiri; tidak perlu merebut dengan kekuatan senjata, budaya, agama atau ideologi.

Imperialisme Timbul disebabakan :

Keinginan untuk menjadi jaya ( tersohor ) diseluruh dunia, semua bangsa bangsa menghendaki untuk menjadi jaya.  Jika suatu negara atau bangsa tidak dapat meulihkan keinginannya itu, maka mudah sekali bangsa itu menjadi imperalis karena semua bangsa mempunyai benih imperialisme.

Perasaan Superior (Istimewa).  Tiap bangsa mempunyai harga diri.  Jika harga diri menjadi menebal mudah menjelma menjadi kecongkakan, merekalah bangsa yang istimewa di dunia ini, misalnya ADOLF HITLER menganggap bahwa Jerman sebagai “  DAS HENNOORK “ ( bangsa dewa ).  Anggapa “ RASIAL SUPERITY ) mudah menjelma menjadi imperialisme yang berbentuk mission sacre ( panggilan suci ).

Ideologi ( hasrat untuk menyebabkan agama ).  Tujuannya adalah agama / ideologi.  Akan tetapi jika pernyataan itu didukung oleh pemerintah, sering tujuan penomena terdesak dan menajdi dasar untuk membenarkan tindakan imperialisme.

Letak suatu negara yang geografisnya tidak menguntungkan.  Batas suatu negara mempunyai arti penting bagi politik negara itu.  Suatu negara lebih suka mempunyai batas alam dari pada batas buatan manusia.  Batas alam dianggap lembih tepat bagi pertahanan negara.  Keinginan untuk memperoleh batas-batas inilah yang mendorong Raja LOUIS XIII untuk membuat nergara Belanda sampai sungai Rin serta mendorong Rusia dengan politik air hangatnya.

Menurut Sartono Kartodirjo bahwa imperialisme berarti pengluasan kontrol politik ke daerah seberang dan sinonim dengan ekspansi kolonial.  Istilah Imperialisme mengandung bermacam-macam pengertian karena ada interpretasi yang liberalistis, marxistis dfan interpretasi lainnya.

Sartono Kartodirdjo, “ Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan abad 20 dalam Lembaran Sejarah No. 8, Yokyakarta, Fak. Sastra, hal. 1.

Arti Kolonialisme

Selain istilah imperialisme ada juga istilah kolonialisme.  Kolonialisme berasal dari nama seorang petani Romawi yang bernama ‘ COLONUS ‘ yang pergi jauh untuk mencari tanah yang belum dikerjakan.  Lama kelamaan semakin banyak orang yang mengikutinya dan  mereka bersama-sama menetap dibuah tempat yang kemudian disebut “ COLONIA “, pahamnya disebut “ Colonialisme “.   Koloni berarti menanam sebagian masyarakat diluar batas dasarnya.  Jika koloni – koloni disatukan dengan suatu sistem pengusahaan maka usaha kearah itu disebut dengan      “ Imperalisme “.

Dengan lembaran sejarah manusia, kita temukan banyak rombongan orang yang meninggalkan tanah airnya untuk mencari daerah baru.  Misalnya dari Inggris ke Amerika; dari China ke Asia Tenggara; dari kawasan Nusantara ke Madagaskar, hal ini banyak disebabakan oleh :

Kekecewaan terhadap keadaan ekonomi negerinya

Situasi politik dalam negeri sendiri

Mereka ditawan / dibuang sebagai tawanan ke daerah asing

Disamping itu ada pula penjelajahan ke luar negeri untuk mencari sumber bahan perdagangan seperti : rempah-rempah, emas dan barang-barang komoditi lainnya.

Dalamarti yang terakhir inilah kapal bangsa Eropa ( Portugis – Spayol ) mengadakan penjelajahan samudra untuk mencari daerah sumber rempah-rempah yang tidak dijumpai didunia barat, kemudian mendirikan kantor-kantor perdagangan, lambat laun kantor perdagangan itu menjadi inti suatu koloni.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  Kolonalisme adalah politik untuk menguasai daerah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pelopor kolonialisme adalah kaum Avonturir yang datang untuk mencari keuntungan yang sebesar mungkin dari barang – barang hasil penduduk pribumi.  Mereka mulia mendesak pedagang  penduduk asli dan kemudia menaklukkan para Raja dan Sultan yang berkuasa pada waktu itu.

Menurut CST Kansil dan Julianto bahwa pengertian kolonialisme adalah rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jalan :

dominasi

exploitasi ekonomi

penetresi kebudayaan ............ (1)

Sedangka imperilaisme pada pokoknya berarti plotik exploitasi terhadap bangsa lain melulu untuk kepentingan si imperialis ( mother country ).  Karenya itu pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme.

Imperialisme yangs ekarang melanda Asia ini adalah imperialisme dalam bentuk yang modern yang tidak perlu harus menduduki suatu daerah sebagai jajahan, tetapi cukup dengan hanya mengontrol  atau mengusai ekonominya saja.

Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kelahiran Revolusi Industri.  Revolusi Industri sendiri merupakan anak dari peradaban Eropa.  Adapun anak kelahiran dari peradaban Eropa itu ada 3 (tiga) macam :

Kolonialisme / imperialisme

Liberalisme (menjunjung tinggi individu)

Sosiolisme / Komunisme (menjunjung tinggi kolektif)  ..... (2)

Nasionalisme Asia

Pengertian

Nasionalisme Asia adalah aliran yang mencerminkan kebangunan bangsa-bangsa Asia seabagai reaksi terhadap kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa Barat.   Nasionalisme adalah dus suatu gerakan yang menentang aksinya kolonialisme.

Tantangan terhadap kolonialisme ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : secara evolusioner dan revolusioner. Ada pula yang menempuh jalan tak bersenjata dan ada yang menempuh jalan bersenjata.

Bentuk

Perkenalan Asia dengan kolonialisme Eropa Barat semula membawa maut bagi Asia; Pertama – tama Asia kalah, tetapi kemudian dapat mengumpulkan tenaganya kembali untuk menentang.  Tantangan ini terjadi diseluruh benua Asia, mulai dari Mesir sampai kaum Feodal, yang dilanjutkan oleh kaum cendikiawan dan akhirnya rakyat banyak.

Menurut ARNOLD TOYNBEE bahwa ada dua cara / bentuk bangsa Asia menentang kolonialisme Eropa Barat :

ZELOTISME

Suatu caramenentang dengan menolak segala pengaruh dari Barat dan sambil mengisolir dirinya mencari kekuatan dalam isolasi itu (menentang dengan jalan isolasi = Jan Romein )

HERODIANISME

Suatu cara menantang dengan mengaper segala cara-cara Barat dan menggunakan pengaruh Barat itu untuk memperkuat dirinya. ( menentang dengan jalan meniru = Jan Romein )

Tujuan

Akibat dari kolonialisme ini adalah hampir semua negara-negara Asia pada abad 18 dan 19 kehilangan kemerdekaan politik dan kebebasan perekonomiannya juga dilapangan kebudayaannya terlihat pengaruh yang sangat merugikan.

Pada pokoknya Asia tidak hanya kehilangan kemerdekaan politik dan tidak hanya menderita dalam lapangan sosialnya berupa timbulnya kemelaratan dan kesengsaraan, tetapi juga mengalami terbongkarmya beberapa akar kebudayaannya.

Terhadap akibat kolonialisme ini timbullah reaksi-reaksi ini bergerak pula diats tiga lapangan yaoti lapangan politik, ekonomi dan kebudayaan.  Reaksi ini pada hakekatnya nasionalisme terutama menggelora semangatnya pada akhir abad XIX dan XX hingga dewasa ini.

Dengan demikian Nasionalisme Asia mempunyai tiga aplikasi :

Pertama : politik yang bersifat menumbangkan dominasi politik bangsa Asing yang menjajah.

Kedua :  Sosial ekonomi : yang bersifat menghentikan exploitasi ekonomi asing dan membangunkan suatu masyarakat baru bebas dari kemelaratan dan kesenggsaraan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial.

Ketiga  : Kulturil ; yang bersifat menghidupkan kembali kepribadian disesuaikan dengan perubahan zaman.

Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipsah-pisah satu  dari yang lain.  Jika salah satu dari ketiga aspek ini dihilangkan maka ia bukan nasionalisme asia sejati.

Pada hakekatnya nasionalisme asia itu adalah suatu himpunan dari kekuatan yang destruktif dan yang konstruktif atau dengan kata lain bahwa Nasionalisme Asia mengandung tujuan negatif dan tujuan Positif.

Tujuan Negatif / Destruktif

Menghancurkan kolonialisme Asing

Menghentikan penghisapan imperialisme asing atas tubuh perekonomian bangsanya.

Menentang feodalisme pribumi yang dijadikan alat oleh kolonialisme untuk menjalankan dominasinya dan exploitasinya.

Tujuan Positif / Konstruktif

Membangun negara Nasional yang demokratis dengan berisikan suatu masyarakat sosialistis atau berkeadilan sosial.

Hendak menyelamatkan kebudayaannya sendiri yang bersejarah.

Kemerdekaan politik bagi Asia bukan suatu hal ynag baru, melainkan sudah dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa Asia masing-masing.  Karena itulah, maka Nasionalisme Asia sewaktu menentang kolonialisme Eropa Barat secara positif, ingin menggali kembali nilai-nilai dari masa yang silam, tidak untuk dihidup-hidupkan secara buatan apa yang sudah mati itu, melainkan untuk disesuailkan dan diperkaya dengan pengaruh dan nilai-nilai baru yang dibaa oleh angin barat itu.

PENETRASI BANGSA BARAT DI INDONESIA

PADA ABAD XIX

POLITIK KOLONIAL ABAD XIX

            Secara garis besar, politik Belanda di Indonenesia dibagi menjadi tiga tahapan yang amsing-masing mempunyai ciri-ciri khas yang menyolok.  Dalam membahas dan menganalisanya dengan menggunakan tiga aspek sebagai indikatornya yaitu : Sistem Birokrasi, Sistem Ekonomi dan Sisitem Pendidikan Barat.

Ketiga aspek / sistem ini akan dibahas pada setiap tahapan politik kolonial yaitu : dalam Politik Konservatif, Politik Liberal dan Politik Ethis.  Karenanya ketiga aspek / sistem tersebut sebagai faktor-faktor yang menimbulkan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat Indonesia.

Politik Konservatif ( 1800 – 1848 ) Setelah VOC bangkrut dan secara politis telah dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, maka sejak tahun 1800 kekuasaan VOC diambil alih kerajaan Belanda.  Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan politik Tradisional Kompeni dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan yang semuanya untuk keuntungan Kerajaan Belanda.  Pada masa ini kolonial Belanda memfokuskan pada aspek politik. (3)

Sistem Birokrasi Kolonial

Akibat perang yang telah melanda Benua Eropa dalam Abad  XIX sampai tahun-tahun sesudah restorasi 1811 ( berakhirnya Pemerintahan Sementara Inggris 1811 – 1816 ) merupakan periode yang suram dari segala segi.

Pada tahun 1795 VOC diamdil alih oleh negeri Belanda                   ( Bataaferche Republik ).  Karena komunikasi yang tidak cukup dengan negeri Belanda dan mungkin karena kurangnya pengalaman dalam soal jajahan dipihak penguasa Belanda, manajemen yang diwariskan oleh VOC untuk sementara diteruskan.

Pemerintahan sementara Inggris ( 1811 – 1816 ) lebih menekankan pengaturan kembali hak-hak territorial yang begitu banyak ragamnya dan pada waktu VOC berkuasa tidak banyak terjadi perubahan.  Akan tetapi orang Inggris lebih konsekwen untuk mneyerahkan perdagangan dan produksi kepada perusahaan swasta dan lembaga perdagangan.  (4)

Struktur Sosial

Dalam kehidupan sosial Kolonial Belanda baik pada abad 17, 18 maupun belahan pertama abad 19 telah dilaksanakan Diskriminasi Ras dimana-mana yang ditandai oleh Konsentrasi Unsur-Unsur Bumi Putera pada  jabatan-jabatan    rendahan    dan   pada   lapisan atas yang

tipis terdiri    atas    golongan    Eropa perbedaan setatus ekonomi antara segolongan kecil penduduk kulit putih san masa Bumi Putera sangatlah menyolok, golongan orang kulit putih itu diatas dan massa Bumi Putera dibagian Yang paling bawah.

Ciri-ciri sosial yang lain yang menyolok pada masyarakat Hindia Belanda adalah pembatasan-pembatasan dalam pegaulan sosial antara ras-ras itu.  Tidak adanya konplik sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik sangatlah menyolok. Orang-orang Hindia Belanda dengan keras dilarang memasuki perkumpulan, lapangan . olah raga, sekolah-sekolah, tempat umum dan daerah tempat kediaman bangsa Belanda.

Bentuk-bentuk lahiriyah kota-kota Indonesia pada waktu itu masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu.  Anggota-anggota golongan sosial yang dominan, sebagaian besar terjadi atas orang-orang Eropa itu, di kota-kota mempunyai daerah tempat tinggal yang khusus dan ditempatkan di bagian kota yang baik.  Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka kalau tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lain.

Dalpat dinyatakan lebih konkret, mererka hidup. Bekerja da membangun pada jalan yang sama sekali berbeda dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama.  Hanya pada hubungan-hubungan formil, seperti hubungan majikan dan buruh atau hubungan tuan dan hamba, terjadilah kontak, tetapi kontak yang menunjukkan ketidaksamaan tersebut.  Bilamana jontak sosial tidak dapat dihindari, maka jarak sosial itu ditertibkanb dan dilambangi dengan berbagai macam etiket yaitu semacammekanisme untuk melindungi diri sendiri.  Semua bentuk pemisahan yang menyolok itu diinstitusionalisasikan untuk mencegah kontak rasial pada tingkatan-tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Semua periode kolonial bahwa kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda   ( khususnya di Jawa ) dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ada hal-hal yang karakteristik yang terkandung dalam semua aspek dari sistem masyarakat kolonial :

Diskriminasi peranan antara golongan Eropa dan golongan Bumi Putera

Kategori-kategori jabatan dipisahkan bagi masing-masing golongan.

Dijalankan suatu skal yang berbeda bagi gaji yang diabyarkan kapda dua golongan itu.

Peranan keahlian dan peranan pimpinan nyta-nyata dihalangi bagi golongan Bumi Putera, meskipun ada beberapa ahli yang berpendidikan barat yang sudah dipergunakan oleh pemerintah kolonial.

Jabatan-jabatan golongan putih dan jabatan-jabatan keahlian dihargai tinggi bukan hanya karena jabatan-jabatan itu pada umumnya dibayar tinggi, tetapi juga karena jabatan-jabatan itu membawa serta beberapa pengaruh dan kekuasaan.

Timbulnya pendidikan barat, kwalifikasi pendidikan menjadi lambang perstice dan menjadi keharusan bagi status yang tinggi.  Lambnag-lambang indikator lain seperti : garis keturunan, cara hidup, dan kekayaan penting dari status sosial.  Harus diakui bagaimanapun juga, pendidikan mempersiapkan orang secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan didalam masyarakat modern.  Dilihat dari segi ini, maka pendidikan modern pada masyarakat kolonial tidak mendatangkan kebebasan mobilitas sosial.  Mobuilitas sosial dari masyarakat kolonial yang nyata didasarkan pada diskriminasi ras.

Sistem Pemerintahan

Sebelum kedudukan raja dipengaruhi oleh bangsa barat, Raja berkedudukan sebagai pengusaha tertinggi.  Disamping raja / Bupati sebagai pimpinan politik, Raja juga sebagai pimpinan religius yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib antara masyarakat manusia dengan roh halus / nenek moyangnya dengan maksud untuk minta menyuburkan tanah dan menyembuhkan orang sakit.

Kedaulatan Raja bersifat Feodalisme,. Artinya raja memiliki  hak dipertuan atas tanah dan rakyat.  Hak raja Absolut yang didasarkan atau dasar gaib yakni raja bukan manusia.  Rakyat bersifat relatif atau fana.  Absolut juga berarti pasti dan mesti sempurna.  Raja itu berada di luar baik – jahat.  Manusia tidak berhak membuat kritik, mencela dan memperbincangkan tabiat raja.   Hubungan raja dengan rakyat berdasarkan idiologi kaula – gusti.

Sistem feodal ini dipergunakan dan dipelihara oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.  Sistem feodal ini abadi.  Kedudukan dan kehormatan dan lain-lain dikejar, disebut absolut berdasarkan kekuasaan.  Sistem kedaulatan ini dapat disebut Bcisme.  Hal ini rakyat bersifat Duslisme.

Sementara VOC berkuasa di Indonesia, kedudukan VOC diatas Raja, kemudian VOC menggunakan pemerintahan tidak langsung, dengan menggunakan orang Priyayi, sebagai kaki tangan mereka.  Hal ini dipertahankan sampai dengan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan Indonesia mulai diperintah secara langsung oleh Republic Batav.

Kunci keberhasilan bangsa barat di Indonesia adalah terletak pada kemampuan mareka dalam berhadapan dengan umat islam.  Apabila dapat menguasai umat islam maka akan dapat menguasai Indonesia daris egala aspeknya.  Seperti yang diungkapkan oleh Hamid Al Qadri :

“Mereka merupakan oknom yang paling berbahaya bagi ketentraman jajahan Belanda dan oleh karenanya tindakan tegas terhadap mereka tidak boleh ditandai lagi karena mereka merupakan bahaya yang tetap untuk kekuasaan Belanda dan karena mengganggu keamanan, menimbulkan kerusuhan dan oleh karenannya merupakan musuh terbesar pemerintah dan rakyat harus disingkirkan (5)

Kunci kedua ; penguasaan terhadapstatus dan peranan kiyai, mubaliq agama Islam.

Kedua kunci ini dijadikan agenda khusus yang pertama dan utama selama bangsa barat ( khususnya Belanda ) di Indonesia.  Dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda pada politik Konservatif ini masih melanjutkan politik tradisional VOC di Indonesia, walaupun tidak secara keseluruhan

Sistem Ekonomi Kolonial

Dalam perkembangan kolonial, terjadi sirkulasi yang sangat menentukan status dan peranan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah.  Indonesia sangat tergantung kepada situasi yang berkembang di negara Induk.

Paa abad ke XIX dan awal abad XX Indonesia sedang terlibat dalam suatu perkembangan baru yang berintikan revolusi perdagangan / industri.  Revolusi ini timbul di Eropa dalam abad XVII dan XIX, kemudian meluas ke Amerika Serikat dan ke Jepang.

Ciri-ciri pokok dari revolusi Industri adalah timbulnya sistem           “ manufacturing “ ( pabrik ) menggantikan sistem kerja tangan.  Dengancara baru ini barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah yang labih banyak lagi dibandingkan dengan cara lama.  Hal ini menimbulkan berbagai kegiatan-kegiatan baru seperti :

Perdagangan yang meningkat

Hubungan baru antara desa – kota

Dampak sosial ekonomi yang lain adalah :

Pemerintah ikut campur memikirkan akibat-akibatnya

Kaum cendikiawan bermunculan dengan berbagai teori untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Muncul intelektual yang mencanangkan bahaya-bahaya yang inheren dalam sistem yang baru.  (5)

Sebagai manifestasi perkembangan Ekonomi Modern itu tampak dua segi pokok di daerah jajahan

Dibutuhkan banyak bahan-bahan dasar bagi industri yang makin meluas.

Diperlukan pasaran-pasaran baru bagi hasil-hasil industri yang makin meningkat.

Sebagai akibat muncul maslah-masalah baru, terutama yang sangat diraakan oleh bangsa Indonesia dalam politik ekonomi Kolonial pada abad XIX adalah :

Pertama           :   Masyarakat pedesaan yang tadinya tertutup ( self suficient ), maka dipengaruhi oleh sistem ekonomi dunia.  Ekonomi uang menembus kedalam rumah tangga desa ( pakaian, minyak tanah, sepeda, sabun dalan lain-lain ).  Penduduk desa mulai mengenal uang / barang-barang kebutuhan baru dan mulai terkait pada sistem ekonomi yang luas.

Kedua :  Politik kolonial mempengaruhi perubahan desa, umpamanya dengan dikelurkannya Undang-Undang Agraria yang menjamin hak atas tanah pada petani dan melarang kaum pengusaha membeli tanah pedesaan.

Ketiga :   Timbul sistem  “ Cash Crop “ didaerah-daerah persawahan tertentu di musim kemarau, atau timbulnya empang-empang dan intensifikasi persawahan.  Ini semua merupakan kegiatan-kegiatan baru yang muncul karena masuknya ekonomi uang didalam desa.

Suatu persoalan yang menarik adalah kurangnya ekonomi mobility dikalangan masyarakat tingkat priyai ataupun santri.  Dengan munculnya tuntutan baru yang bersumber pada revolusi Industri di Eropa, sebenarnya terbuka peranan-peranan baru dalam bidang ekonomi.  Umpamanya peranan pedagang perantara yang menyalurkan ahsuil-hasil perkebunan rakyat dan hasil agraria lainnya ke kota-kota besar ( untuk disalurkan ke luar negeri ataupun untuk dipakai sendiri oleh penghuni kota), ataupun sebagai penyalur barang-barang konsumen baru yang mulai meluas sampai ke taraf pedesaaan.  Yang mengambil kesempatan ini ternyata orang-orang Cina yang sudah lama sebelumnya banyak terdapat di Indonesia dan lain-lain daerah di Asia Tenggara.

Oreang-orang Cina sebenarnya sudah banyak di kota-kota pelabuhan sejak abad XVII.  Pihak VOC memang sangat menganjurkan migrasi orang-orang Cina ke kota-kota pelabahan yang dikuasainya.  Mereka dipekerjakan sebagai tukang dan pedagang.

Orang-orang Cina mendiami perkampungan-perkampungan sendiri yang diatur oleh pihak VOC melalui pemimpin-pemimpin mareka sendiri.  Pimpinan mereka diberi pangkat seperti Kapitan Cina, Letnan Cina dan lain-lain.  Dengan timbulnya perubahan-perubahan yang pesat dalam bidang ekonomi abad XIX orang-orang Cina ini dengan cepat sekali menyesuaikan diri.  Merekalah yang akhirnya muncul sebagai pedagang-pedagang perantara.  (5)

Kelas pedagang Indonesia sebenarnya sudah ada  jauh sebelumnya.  Mereka sering menamakan “ SANTRI “.  Mereka memang masih memainkan peranan sebagai pedagang, tetapi dalam bentuk yang lebih kecil dan dalam sektor-sektor yang tidak menyentuh perkembangan baru dalam bidang ekonomi tersebut.  Kegiatan-kegiatan mereka selalu bermuara pada pedagang Cina.  Hal ini dapat dilihat dalam industri batik yang sebagai penyalur bahan dasarnya adalah pedagang Cina yang didatangkan dari luar negeri.

Kelebihan-kelebihan orang Cina (ekonomic mobility) mereka disebabkan beberapa hal :

Pertama           :  Sebelum berimigrasi ke Indonesia ( dan Asia Tenggara lainnya) mereka telah mengenalsuatu sistem perdagangan yang luas jangkauan daerahnya dengan suatu sistem moneter tertentu.

Kedua :  Kekompakan mereka untuk bekerja secara gotong royong dalam bidang ekonomi.

Ketiga :  Kegiatan dagang mereka selalu didasassrkan pada kelompok kekerabatan.

Gambaran mengenai seorang santri justru berbeda-beda, hal ini disebabkan pedagang santri memiliki karakter yang tidak sama dengan karakter pedagang Cina :

Santri sangat individual

Bergerak sendiri-sendiri saja sehingga volume perdagangannya tidak besar.

Kemungkinan-kemungkinan perluasan ( atau memasuki lapangan baru ) sangat terbatas.

Apa peranan priyayi dalam bidang perdagangan.  Alasan yang  dikemukakan adalah bagi kaum priyayi perdagangan adalah fungsi untuk golongan rendahan.  Akan tetapi kalau kita pelajari perkembangan sejak abad 17 maka tampak jelas bahwa sebagian dari lapisan pengusaha, terutama di daerah-daerah pantai, sangat aktif dalam pergadangan internasional.

Kedudukan dan peranan priyayi dalam bidang ekonomi sejajar dengan kedudukan mereka sebagai pengusaha mereka mempunyai hak-hak istimewa tertentu :

Pertama : hak untuk lebih dulu mengadakan transaksi dagang yntuk pedagang-oedagang yang datang di kota-kota pelabuhan sebelum golongan rakyat mendapat kesempatan.

Kedua :  monopoli barang-barang tertentu seperti perdagangan beras di Pantai Utara Pulau Jawa atau perdagangan cengkeh di maluku.

Ketiga : hak menentukan harga seperti antara lain : harga cengkeh ditentukan bersama antara pedagang yang datang ke suatu daerah dan para pengusa setempat.

Keempat :  hak untuk memberi perlindungan kaum pedagang yang diberi tempat-tempat pemukiman khusus di daerah-daerah perdagangan dan mendapat perlindungan khusus dari pengusaha setem,pat karena kehadiran mereka dinilai sangat penting dari segi ekonomi.

Kemudian dengan terpancangnya  sistem monopoli VOC maka peranan ekonomi dari kaum penguasa inipun menghilang.  DI Maluku mareka banyak bertindak sebagai penyalur cengkeh dari rakyat ke VOC.  Semua segi ekonomi dari percengkehan ini sudah tidak ada lagi.  Untuk itu didatangkan perbagai pegawai VOC yang memakai sebutan Koopman ( pedagang ).  Opper Koopman ( pedagang pertama ) dan lain-lain. Sekalipun Pejabat-pejabat tersebut kenudian lebih terkenal karena tindakan-tindakan mereka dalam bidang administrasi pemerintahan, tetapi sifat Koopman tidak pernah dilepas.

Para Bupati dalam abad XVIII lebih banyak merupakan Pegawai VOC yang ditugaskan untuk mengawasi agar transaksi dagang  VOC berjalan dengan lancar.  Dengan pihak Sultan di Keraton, VOC membuat perjanjian-perjanjian dagang  ( Beras, kemudian Kopi dan lain-lain ). Hak tunggal untuk menyalurkan beras kepada VOC diberikan kepada para Bupati di pantai yang pada gilirannya hanya bertugas mengatur penyerahannya saja kepada VOC. Demikianpun organisasi penyalur komoditi agraris lainnya yang dibutuhkan VOC seperti  : Kopi, sayuran dan lain-lain. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama  Verplichte Leverantic.

Jadi VOC lah yang menggagalkan peranan ekonomi yang melekat pada Priyayi baik dari status dan peranannya. Ketika abad XIX dengan sendirinya kaum penguasa ( Priyayi ) tidak dapat mempergunakannya. Apalagi bila diingat bahwa kegiatan mereka oleh VOC dibatasi pada segi-segi yang bersifat Pemerintahan.

Dalam meninjau salah satu aspek dari perekonomian  Kolonial Hindia Belanda, masalah keuangan memegang peranan penting. Uang sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli barang import. Dengan demikian keuangan merupakan kajian analisis utama dalam perekonomian Hindia Belanda.

Sistem Keuangan Kolonial

Bentuk awal lalu lintas uang di Hindia Belanda sudah ada sebelum kedatangan kebudayaan Hindu tahun 400 M. Uang stempel dari pengusaha diterima sebagai jaminan bahan pembuatan yang secara indtrinsik sering berada di bawah nilai nominalnya.  Akan tetapi koin emas dan terutama koin perak bukanlah barang yang langka pada zaman Hindu.

Pemakaian uang sudah ada pada periode kerajaan Islam tahun 1200 M, didaerah pantai yang temasuk jalur perdagangan atau jalur dagang skunder, seperti :

Banten :  pajak dan tembaga

Sumenep         :  bahan celup yang dioleskan pada koin yang sudah dipakai

Cirebon           :  takaran kecil dari timah yang disebut picis

Aceh    :  pengusaha sering berkumpul untuk melaksanakan hak pencetakan uang

Palembang       :   timah

Jambi   :  timah sama di Palembang yang disebut Picis

Bangka            :  timah

Pontianak        :  tembaga dan timah

Banjarmasin    :  tembaga

Sulawesi          :  emas dan timah hitam

Para pengusaha sering mengontrak kepada warga Tionghos hak mereka mencetak uang

Pengaruh pusat perdagangan di tepi pantai tidak terasa di pedalaman, akibatnya ekonomi uang sebagian besar bersifat insidental  terbatas pada lapisan atas desa saja.  Menurut Burger, warga desa secara perseorangan tidak terpengaruh hanya lurah yang terlibat dalam transaksi uang.

Di luar lingkungan kraton dan tempat kedudukan pejabat pemerintahan mata uang tidak lazim digunakan sebagai alat tukar di daerah pedalaman.  Dalam kenyataan ada bebrapa jenis pajak harus dibayar tunai tidak merupakan situasi kekecualian :  dana yang dileuarkan biasanya dipinjamkan dari tukang ijon dengan pembayaran kembali berupa hasil-hasil pertanian.

Sifat Autarki mesyarakat desa berarti bahwa sedikit sekali terjadi hubungan perdagangan internasional semestara di seda itu sendiri pola khas yang berlaku adalah gotong royong yang melengkapi kebutuhan individu.

Pembayaran Pajak Tanah dan Ikatan Desa.

Pembayaran  pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uanmg, tetapi juga dengan barang-barang hasil produksi.  Biasanya petani dapat membayar dengan uang hanyalah jika ia dapat menjual berasnya.  Sebab barabf beras adalah satu-satunya yang ia dapat tawarkan dalam jumlah yang cukup dan terhadapnya ada permintaan.

Jadi pendapatan uang dalam jumlah yang besar  hanya mungkin diperoleh jika para petani dapat menjual barang-barang hasilnya secara besar-besaran, jika ada perdagangan beras yang maju, yang dapat menerima barang hasil mereka.

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa pembayaran pajak tanh dengan uang dibeberapa daerah di Pulau Jawa oleh Raffles dianggap terlalu menekan sehingga boleh membayarnya dengan barang-barang hasil.  Akan tetapi tidak semua didaerah, dimana pemerintah menerima pajak dalam uang, sering kali terdapat orang-orang perantara yang membayarkan uang kepada pemerintah dan untuk itu mereka mendapat barang-barang hasil dari para petani.  (8)

Penetapan pajak tanah sering kali menimbulkan akibat-akibat yang celaka.  Penetapan pajak yang terlalu tinggi di Pekalongan misalnya, mengakibatkan perpindahan penduduk.

Sistem Pendidikan Kolonial

Pada abad ke XVII Eropa dilanda oleh pemikiran ide-ide dan aliran baru yang sebenarnya telah dicetuskan pada abad XVII yang disebut dengan “ AUFKLSRUNG “ yang berarti fajar atau terang ; yang ciri-cirinya adalah :

percaya pada walar

sifat-sifat baik dari manusia dan kesempurnaannya

menuju ke arah perikemanusiaan

menjunjung tinggi akal sehat

toleransi beragama

kemerdekaan dan kebebasan pribadi

Paham Aufklarum ini memperjuangkan dengan gigih mengenai hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemerintah.

Golongan non feodal menyadari bahwa hanya dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh status sosial yang baik dan memperbaiki kehidupan.  Oleh karena itu mereka berusaha keras untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta yang berorientasi barat dengan mencoba menerobos pembatasan-pembatasan yang diadalan oleh pemerintah.

Tujuan dan Landasan Idiil

Pedoman dan prinsip pendidikan Pemerintah Hindia Belanda  adalah :

Pemerintah berusaha tidak memihak salah satu agama

Tidak diusahakan untuk dapat hidup secara selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar supaya aamak didik dikelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial.

Sistem pendidikan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elit sosial agar dapat dipakai sebagai alat / keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda.

Ketika DAELDELS diangkat sebagai gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1807, ia mendapat perintah dari raja Belanda agar meringankan penduduk pribumi dan menghapus perbudakan.  Ia memerintah dengan tangan besi sehingga perintah raja tidak banyak perhatian.

Orientasi Daendels berkisar pada masalah pertahanan dan segi-segi militer.  Oleh sebab itu sekolah yang pertama yang diperhatikannya adalah :

Sekolah artileri  (1807) di Jarinegara

Sekolah pelayaran (1808) di Semarang

Sekolah Bidon (1809) di Jakarta.

Penggantian Daendels adalah Janssens yang hanya memerintah beberapa bulan saja.  Dalam bidang pendidikan meneruskan kebijaksanaan Daendels antara lain dengan memerintahkan pegawainya untuk melakukan sendi bahasa di istana raja-raja.

Pada waktu Belanbda kalah perang, dan Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris, maka dibawah pemerintahan Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal (1811-1816), pendidikan tidak mendapat perhatian, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan mendapat perhatian dan memperoleh kemajuan pesart.  Raffles memberikan perhatian khusus pada monumen-monumen peninggalan Hindu di Pula Jawa, sehingga ia menulis buku “ History Of Java “.

Sistem Tingkat dan Jenis Persekolahan

Sekolah Untuk Golongan Penduduk Eropa

Sekolah Dasar ( Europeesche Lagire School )

Pada waktu Belanda berkuasa kembali di Indonesia pada tahun 1816, tidak ada satupun sekolah negeri.  Sekolah pertama yang dibuka untuk anak-anak orang Eropa (Belanda) tanggal 24 Pebruari 1817 di Betawi.  Jumlah sekolah yang ada di negeri Belanda, jumlahs sekolah ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan :

Tahun 1820 berjumlah 7 buah

Tahun 1833 berjumlah 19 buah

Tahun 1845 berjumlah 25 buah

Tahun 1858 berjumlah 57 buah

Tahun 1895 berjumlah 159 buah

Tahun 1902 berjumlah 173 buah

Dengan jelas dapat dilihat sejak pertengahan abad XIX sebagaian besar anak-anak pendudukan golongan Eropa dapat menikmati  pendidikan dasar.  Meskipun jumlah sekolah secara kuantitatif dapat memenuhi harapan tetapi sampai pertengahan abad XIX, sekolah rendah Eropa secara kualitatif menurut ukuran orang Belanda sangat menyedihkan.  Hal ini disebabkan karena murid-murid yang ada berasal dari keturunan campuran Eropa Tatak, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu, sehingga mengalami kesulitan.

Selain sekolah negeri tersebut di atas, hanya terdapat dua sekolah rendah swasta yang lebih bermutu dari negeri yaitu dikelola oleh  Pahud ( khusus pria ) dan oleh Nyonya Gronovius ( khusus wanita ).

Tahun 1828 didirikan sekolah khusus untuk anak-anak persnonil militer.  Guru-gurunya adalah anggota militer yang berlokasi di Kompleks Zeni selain bahasa Belanda juga diberikan bahasa Melayu.

Sekolah Lanjutan

Sudah beberapa kali terdapat usulan dan percobaan untuk mendirikan sekolah lanjutan bagi golongan Eropa.  Akan tetapi sampai pertengahan abad XIX usaha tersebut selalu mengalami kegagalan.

Sesudah mengalami proses yang berlarut-larut akhirnya raja Belanda memberikan kuasa untuk mendirirkan suatu “ Gymnasium “ ( sekolah menengah ) di batavia dengan memakai namanya.

Dengan demikian pada tahun 1860 dibuka “ Gymnasium Willem III “ yang merupakan sekolah lanjutan (menengah) yang pertama untuk golongan bangsa Eropa.

Pada tahun 1867 sekolah menengah yang semula lama studinya hanya 3 tahun dibagi menjadi dua :

Bagian A, dengan lama belajarnya 5 tahun dan selanjutnya dapat mereka melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Bagian B, ( 3 tahun ) yang kemudia dapat melanjutkan ke pendidikan perwira, pendidikan pegawai negeri atau Akademi Perdagangan.

Sekolah Untuk Golongan Bumi Putera

Sekolah Dasar Negeri

Terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat dan cara menangani pendidikan dan pengajaran bagi sebagaian terbesar rakyat bumi putera di kalangan pejabat pemerintahan Hindia Belanda.

Untuk kepentingan politik, Pemerintah Hindia Belanda harus mendidik dan mengajar golongan atas rakyat Bumi Putera untuk dijadikan tenaga dalam tugas-tugas dalam negeri.

Untuk kepentingan ekonomi, Pemerintah Hindia Belanda mendidika dan mengajar lapisan bawah penduduk Bumi Putera, untuk dipekerjakan didaerah-daerah dan perusahaan Belanda.

Sekolah Dasar Bumi Putera dibagi menjadi 2 kategori :

Sekolah Dasar kelas Satu ( De Scholen Der Este Klasse ) Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka dan orang-orang yang terhormat Bumi Putera.

SekolahDasar Kelas Dua (De Scholen Der Turde Klasse), Sekolah bagi anak-anak penduduka Bum Putera pada umumnya.  (10)

Sekolah kelas Satu didirikan di ibukota Keresidenan, Kabupaten, Kewedahan atau yangs ederajat dan dikota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan kerajinan atau ditempat-tempat yang dipandang perlu.

Perbedaan antara sekolah kelas Satu dan sekolah kelas Dua terletak pada lama belajar, kurikulum tenaga pengajar dan uang sekolah.  Secara berangsur-angsur bahasa pengantar yang dipergunakan pada sekolah dasar kelas satu dari bahasa Melayu dan didaerah diubah sama sekali menjadi bahasa Belanda tahun 1914.

Sekolah Raja ( Hoofdenschool )

Untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan untuk kepentingan Belanda sendiri, maka anak-anak kepala Bumi Putera dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya didirikan sekolah di Tondano pada tahun 1865 dan 1872 sebagai percobaan.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak tokoh Bumi Putera, telah dapat diintegrasikan pada sekolah dasar kela satu yang kemudian menjadi HIS                ( Hollansch Intansche School ) atau kedalam ELS ( Europeesch Lagere School ).

Sekolah Lanjutan

Pada bad XIX pemerintahan belum memulai dengan pengadaan pendidikan menengah umum.  Pendidikan Menengah dan tinggi baru dimullai pada abad XX.  (11)

Sekolah Kejuruan

Sekolah Pertukangan ( Ambachtsschool )

Sekolah kejuruan pertama di Hindia Belanda diusahakan tas prakarsa swasta, yaitu sekolah pertukangan yang dibuka pada tahun 1856 di Batutulis – Betawi.  Sekolah pertama yang dibuka Pemerintah di Surabaya tahun 1860.

Sekolah Pendidikan Guru ( Kweekschool )

Pemerintah Hindia Belanda di Ambon tahun 1834 yang diselenggarakan oleh Zending dan berlangsung sampai 30 tahun ( 1864 ), dan dapat memenuhi kebutuhan guru Bumi Putera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu.

Sekolah Gadis

Sekolah Kejuruan

Sekolah kejuruan ini pernah dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pad atahun 1824 sampai tahun 1832.

Sekolah Umum Untuk Gadis.

Sampai lewat pertengahan abad XIX, kedudukan wanita di Eropa sedikit banyak masih belum berkembang.  Tahun 1876 baru didirikan.

Sekolah Dokter

Pada tanggal 2 januari 1849 pemerintah telah mendirikan sekolah “ ahli kesehatan “, untuk diperbantukjan kepada rumah sakit militer di Betawi.  Lama pendidikan semula 1 tahun kemudian 2 tahunb.  Sesudah dididik selama 2 tahun para siswa diuji oleh panitia yang terdiri dari dokter dan apoteker militer dan jalau lulus mendapat gelar “ Dokter Jawa “ pada tahun 1864.

Politik Liberal 1850 - 1870

Periode antara tahun 1850 dan 1870 ditandai oleh pesatnya kamajuan perdagangan Eropa Nederland mendapat keuntungan dari perkembnagan ini.   Selama masa dua puluh tahun ini bagi Nederland merupakan periode transisi dari keadaan praindustri ke industri.

Munculnya revolusi industri seperti cendawan di musim hujan seperti : pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri, jalan-jalan, kereta api, dansebagainya.  Hal ini berakibat antara lain :

posisinya sebagai pasar bahan mentah internasional

pelayaran maju dengan cepat

bank-bank baru didirikan

Politik ekonomi kaun liberal adalah kebalikan dari politik yang dijalankan oleh Willem I.  Prinsip yang dianut adalah “ tidak campur tangan “ berhubungan dengan itu kerajaan Belanda harus menarik diri dari segala campur tangan yaitu :

segala rintangan terhadap inisiatif individu dan kebebasan harus dihapuskan

segala bantuan pemerintah kepada usaha swasta harus dihentikan

Perkembangan di Hindia Belanda bergantung kepada perkembangan di Nederland dan perkembangan di negara-negara modern lainnya :

Pertama :  kita harus memperhitungkan faktor-faktor ekonomi Nederland seperti jumlah penduduk yang kecil, konsumsi terbatas dan perkembangan industrinya.

Kedua :  kemajuan faktor-faktor ekonomi internasional seperti : pembukaan terusan Zuez (1870), permintaan bahan mentah dan bahan makanan dari Eropa dan Amerika dan mengalirnya ,odal asing serta perubahan-perubahan konjungtur ekonomi yang berulang-ulang.

Masa liberal artinya dimasa pemerintahanm Hindia belanda melepaskan ekonominya dan peranannya (taman paksa dan monopoli rempah-rempah) dan menyerahkan eksploitasi ekonomi kepada modal swasta.  Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilaukan melalui birokrasi dan tentaranya ( KNIH)

Sistem Birokrasi Kolonial

Struktur Sosial

Sepertinya apa yang telah dibahas bahwa pendidikan sangat menentukan seseorang untuk menduduki posisinya dalam kepegawaian. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi dalam jabatan.  Pembagian jabatan dalam abad XIX inid apat digambarkan sebagai berikut :

Pertama : * golongan yang bergaji kurang dari ¦ 50,-

            - golongan Eropa hanya 0.49 %

            - golongan Bumi Putera 92.61 %

            * sedang kategori pengawaio dengan gaji ¦ 250,0, lebih

            - golongan Eropa  meliputi  82.65 %

            - golongan Bumi Putera  7.25 %

Kedua :  diantara 8.303 orang pejabat pada dinas pemerintah hanya ada 189 orang Bumi Putera

Ketiga :  Personil Administrasi

            * Skala B ; presentase pegawai-pegawai Bumi Puteramakin keatas makin menurun

            -  Pos juru tulis kelas dua : diduduki oleh golongan Bumi Putera 66.9 %

            -  Pos Juru tulis kelas satu ; diduduki oleh golongan pribumi 52 %

            -   Pos ajung – komis               47 %

            -   Pos Komis kelas Saturday  30.2 %

            -  Pos Komis Kepala               0.7 %

            Dan tidak ada lagi pos untuk kepala kantor

            *  Persentase pegawai-pegawai Eropa : menanjak ke atas  dan 31 % dan berakhir pada 100 %.

Dikatakan secara umum bahwa  perbedaan penghasilan sebagaian besar disesuaikan dengan pembagian ras, dengan rata-rata sedikit golongan Eropa di atas dan banyak sekali golongan Bumi Putera berada dibagian paling bawah.

Terpencarnya golongan bumi putera didalam stratifikasi sosial pada jabatan masyarakat kolonial dan perbedaan warna ras  dapat digambarkan dengan suatu diagram yang berbentuk limas.  Diagram ini menunjukan bahwa  penempatannya bagi bangsa Jawa tidak seimbang, akrena walaupun sedikit atau tidak ada sama sekali pada lapisan tengah dan lapisan atas, pada lapisan bawah terlampau banyak.   (12)

 

Raja                                                     Pemerintah

Pedagang                                            Hindia Belanda

 

Rakyat                                                    Pedagang, rakyat

Struktur Sebelum Kolonial                                  Masyarakat kolonial

Kriteria lain yang dipergunakan untuk menempatkan seseorang pada struktur sosial adalah tempat tinggal dan pendidikan.

Mengenai faktor tempat tinggal bahwa memiliki sebuah rumah untuk suatu keluarga batih yang dibuat dari batu  dengan sedikit halaman adalah suatu pola dari kehidupan yang patut.  Rumah dengan gaya modern menjadi tanda status kehidupan tinggi.

Lokalisasi rumah yang khusus, ukuran besarnya , struktur  dan susunannya, semuanya itu secara langsung menunjukkan status pemiliknya.  Rumah-rumah kaum priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu, seperti halhalnya rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi.  Sedangkan pagawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk desa di rumah bambu.  Faktor kedua mengenai pendidikan akan diuraikan secra khusus di bagian belakang.

Sistem Pemerintahan Kolonial

Masa liberal, artinya masa dimana pemerintah melepaskan perana-peranan ekonominya ( tanam paksa dan monopoli rempah-rempah ) dan menyerahkan ekploitasi ekonomi kepada modal seasta.  Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilakukan melalui birokrasi dan tentaranya (KNIL).

Dalam sistem pemerintahan kolonial masa liberal ini terdapat bebrapa aspeks yang masih menggunakan pola-pola sebelumnya, yakni sistem pemerintahan “ Indirect – Rule “ dan Direct – Rule “.

Pemerintah Indirect – Rule adalah sistem pemerintah Hindia Belanda di wilayah-wilayah yang telah memiliki sistem politiknya sendiri sejak berabad-abad sebelum kedatangan Belanda seperti wilayah kerajaan Yokyakarta dan Surakarta.

Pemerintah Direct – Rule, seperti di Kepulauan Ambon yang tidak mengenal sistem kerajaan dan dimasa pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda langsung berhadapan dengan kepala-kepala desa.

Dalam masyarakat kolonial terdiri dari pelbagai golongan yang oleh seorang ahli Ilmu Sosial dikatakan dapat dibedakan menurut “ Color Line “ atau “ garis warna kulit “.  hal ini masih terap dipertahannkan dalam politik liberal.

Golongan secara politik dan ekonomik menduduki tempat teratur dalam susunan masyarakat itu adalah orang-orang Belanda.  Secara Politik :  kekuasaannya berpusat pada seorang Gubernur Jenderal di Batavia yang dibantu oleh suatu  “ Dewan Hindia  “ yang bertindak sebagai “ kabinetnya “ yang membawahi pelbagai departemen.  Kemudian para Gubernur di daerah-daerah yang dikuasai Belanda dengan pelbagai pejabat administrasi dan kedinasan.

Pejabat-pejabat birokrasi yang terpenting  di daerah para residen, asisten residen. Controleur dan aspirant controleur.  Inilah Elite birokrasi Kolonial  yang dinamakan “ Binnenlands Bestuur “ ( BB ).

Pusat-pusat birokrasi kolonial di kota-kota merupakan pusat-pusat administrasi modern swasta yang mebgolah perkebunan, pertambangan, perdagangan dan lain-lain.  Kota-jota di jaman kolonial memang sengaja dibangun demi kepentingan birokrasi kolonial dan administrasi ekonomi.   (15)

Dikota-kota muncul pelbagai lapisan pegawai dari yang berasal Belanda, turunan Belanda dan kelompok-kelompok yang berasal dari suku bangsa Timur asing atau Cina dan Arab , menduduki tempat yang khusus dalam kota-kota karena peranan mereka terlepas dari birokrasi kolonial, tetapi berhubungan erat dengan perkembangan ekonomi.  Sebagian dari mereka “ Totok “ sebagaian terbesar adalah setempat (turunan).  Bagian  “ Totok “ lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan besar yang turunan sehingga terjadi perbedaan dalam ekonomi.

Stratifikasi masyarakat kota ditentukkan oleh jauh dekatnya seseorang atau segolongan dengan simbul-simbul kekuasaan barat.  Sedangkan di masyarakat desa kedudukan tertinggi  pada petani yang memiliki sawah, tanah, kebun dan rumah.  Mereka dianggap cikal bakal desa.

Pada masa Taman Paksa ( 1830 0 1870 ) kelompok cikal bakal banyak kehilangan prioritas untuk menduduki pamong desa dand engan demikian muncullah tokoh-tokoh dari kelompok kedua ( orang yang datang kemudian yang hanya dimiliki rumah dan pekarangan ).  Kelompok ketiga adalah mereka yang hanya memiliki rumah saja yang diabangun ditanah salah satu kelompok diatas.  Kelompok keempat adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.  Kelompok inilah yang sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat pedesaaan.

Disamping aspek-aspek diatas, aspeks interaksi sosial antara priyayi dengan pengusaha Belanda masih dipertahankan.  Para priyayi yang sebelumnya merupakan alat kekuasaan dari para Sultan di Keraton berubah menjadi alat perantara darim pihak Belanda.   Birokrasi tradisional beralih dari keraton ke para Residen.

Proses peralihan tersebut diatas harus tunduk pada Batavia dan para Bupati ( priyayi ) di Kabupaten-kabupaten pesisir demikian juga.

Para priyayi harus menjamin agar perdagangan antara Batavia dan daerah pedalaman tetap berjalan dengan lancar.  Perdagangan tersebut bersifat Monopolistis maksudnya bahwa komoditi yang sebelumnya menjadi monopoli kaum priyayi menjadi monopoli Batavia dan para priyayi  sebagai perantara saja.  Kekuasaan priyayi tidak lagi tergantung pada Sultan, tetapi pada pihak Belanda.  Pengangkatan dan pemecatan mereka dikaitkan dengan kepentingan-kentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Sekalipun hubungan dengan keraton terputus, tetapi nilai-nilai kebudayaan keraton tetap merupakan inti dari alam pikiran golongan tersebut.  Cara-cara memerintah yang lama tetap dipertahankan, yaitu cara yang berdasarkan hubungan pribadi antara priyayi dan petani ( hubungan “ Patron – Client “ ).  (16)

Berdasarkan sistem patron – client ( feodalisme ) para petani merasa dirinya  terikat pada individu-individu tertentu.  Hubungan ini sangat kokoh karena adanya suatu alam kepercayaan dalam masyarakat yang mengikatkan para pengusaha dan rakyat.  Sisem monopoloi beras, kerja paksa atau rodi, dilakukan petani berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diberi sangsi oleh sistem budaya itu.  Belanda hanya memaksakan kehendaknya melalui para priyayi.

Walaupun priyayi merupakan bagian dan birokrasi kolonial Hindia Belanda, mereka tetap menjalankan fungsi sebagai pengusaha-pengusaha daerah.  Elit birokrasi Belanda yang terdiri atas orang-orang Belanda itu makin memaksanakan cara-cara pemerintahan mereka, dan mereka makin mengabaikan nilai-nilai lama yang berlaku pada masa sebelumnya ketika priyayi lebih banyak diberi kelonggarab dalam memerintah.

Sikap birokrasi Belanda ini mencapai puncaknya pada masa politik  Ethis.  Perkembangan sistem pendidikan yang dihasilkan politik ethis akan diuraikan berikutnya.

Sistem Ekonomi Kolonial

Perkembangan perekonomian kolonial Belanda di Indonesia mengalami darimasa ke masa.  Pada masa VOC, perekonomian ditekankan pada pergadangan monopoli, berkembang menjadi penyerahan Upeti.  Pad amasa ploitik Konsevatif, yaklni setelah pemerintah Hindia Belanda ditanamkan politik “ CULTUUR STELSEL “ ( Sistem Swa Tanah ), hal ini berkembang menjadi sistem tanam paksa.

Dalam tahun 1849 – 1850 terjadi bencana kelaparan di Hindia Belanda ( Jawa ) yang disebabkan oleh stelsel tanam paksa yang diterapkan di  Indonesia.  Hal ini membuka mata umum di negeri Belanda.

Menurut Fransen van de Putte yakni belas pengusaha penanam tebu, seorang liberal dans ebagai mentri penghapusan stelsel tanam paksa mengungkapkan dalam tulisannya bahw asebab-sebab utama dari bahaya kelaparan itu terdiri dari :

panen gagal

sangat buruknya pimpinan para kepala pemerintahan setempat

rode yang berlebihan untuk pemuatan harta sebagaian benteng dan sebagainya

 Ia menyatakan bahwa kelaparan disebabkan harta sebagian kecil saja akibat tanam paksa.

Politik kolonial Belanda yang dijalankan antara tahun 1850 – 1860 mengalami perubahan, tekanan penanaman paksa diperingan.  Aliran baru menuntut kebebasan pengusaha-pengusaha partikelir untuk mengusahakan pertanian ekspor, dan untuk hal itu menuntut pula dihapuskannya stelsel tanam paksa.  Antara tahun 1860 – 1870 dicarinya dasar yang baik untuk perusahaan pertanian partikelir.  (16)

Politik ekonomi modern kalonial setelah tahun 1860 mempunyai dua tujuan :

Harapan memperoleh keuntungan dari produksi rakyat

Mendapat keuntungan dari produksi pengusaha.

Kerja upah terlau mengambil  segi-segi tajam, sehingga penduduk segan dan akibatnya pengusaha merasa kesukaran dalam mendapatkan pekerja-pekerja sehingga pengusaha memberikan persekot-persekot dalam kontrak kerja.  Tidak adanya norma kesopanan ( Etika Business ) yang kuat menyebabkan banyaknya penipuan dan pelanggaran kontrak, sehingga untuk mengimbanginya para pengusaha meminta bantuan para kepala.  Makin lama kerja kontrak ini mengalami kemajuan-kemajuan sehingga masih dipertahankan sampai masa politik liberal.  Kerja upah dan bentuk-bentuk  kontrak lainnya tumbuh menjadi bentuk-bentuk organisasi yang berguna bagi masyarkat, yakni bentuk organisasi yang dapat dipakai oleh para pengusaha.

Sistem Pendidikan Kolonial

Sistem pendidikan kolonial zaman Liberal ditekankan pada kebutuhan Pemerintah Hindia Belanda. Sebelum tahun 1900, Tujuan Pendidikan Zaman Hindia Belanda adalah sebagai kelas elit dan tenaga terdidik. Sedangkan tujuan Pendidikan zaman Hindia Belanda sebelun tahun 1900 untuk memduduki kelas Elit. (13)

Golongan Elit berkembang disebabkan oleh 4 Proses Sosial yang utama   :

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Spesialisasi Jabatan

Pertumbuhan Organisasi Formal atau Birokrasi

Pertumbuhan Keragaman Moral.

Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum Elitpun menjadi semakin banyak,    semakin    beraneka ragam dan lebih bersifat otonom. (14)

Problema pembinaan Elit berpusat pada pemilihan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dua cara pemilihan pihak adalah   :

Reproduksi Biologi

Reproduksi Sosial

Reproduksi Biologis : menentukan bahwa mereka  yang kini sedang berada dalam psisi elit diharapkan akan mengalihkan posisi-posisi ini kepada keturunannya.

Reproduksi Sosial : menentukan bahwa individu diharapkan akan mencapai status elit dengan perantara seleksi diri, ujian dengan saingan, pemilihan atau pengangkatan.

Bilamana permintaan akan calon, relatif stabil, suatu kelas sosial atau kelompok bisa monopoli itu akan pecah, sekurang-kurangnya untuk suatu masa perluasan itu.

Perolehan elit itu meningkat dengan 3 syarat :

Jika dalam kondisi sosial yang stabil, suatu kelas sosial kehilangan monopoli untuk mendapat kesempatan sebagai akibat dari reproduksi yang tidak mencukupi, sebagaimana banyak kaum aristokrasi.

Jika sebagai akibat dari perluasan demokrafis dan sosial, jumlah lowongan meningkat sehingga penyediaan secara biologis harus dilengkapi dengan bentuk-bentuk lain.

Jika sebagaimana dalam seni dan ilmu pengetahuan, kecakapan yang diminta adalah seperti yang jadi pilihan individu atau bakat-bakat luar biasa yang memainkan peranan penting.  (15)

Paham liberalisme sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Hindia Belanda sejak pertengahan abad 19.  Pada tahun 1855 ada instruksi kepada Gubernus Jenderal agar mengambil tindakan supaya : Sejauh mungkin mamperbaiki dan memperluas pendidikan bagi penduduk golongan Eropa dan Bumi Putera, serta meningkatkan dan memperbaiki kesenian dan ilmu pengetahuan dinatara mereka.

Khusus untuk golongan penduduk Bumi Putera terdapat juga ketentuan yang berbunyi :

“Gubernur Jenderal harus mengatur sedemikian rupa sehinggadi tiap-tiap kabupaten dapat didirikan sebanyak mungkin sekolah, sehingga remaja Bumi Putera mendapat kesempatan belajar “  (16)

Seperti telah dikemukakan bahwa sejak 1848 – 1849 Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai didirikan dan berkembang bagi golongan Bumi Putera.  Pada tahun 1867 pada pemerintah di Hindia Belanda dibentuk Departemen sendiri yang mengurus masalah Pendidikan, Agama dan Kerajinan.  Berangsur-anmgsur penduduk golongan Bumi Putera dan Cina dan golongan lainnya diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat dan merupakan dasar untuk m,endapat pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi Barat.

Politik Ethis Kolonial 1870 – 1900

Sejak sistem Politik Kolonial Belanda berubah, mengambil kebijakan baru di Indonesia, eksploitasi terhadap Indonesia mulia berkurang, sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas ksejahteraan bangsa Indonesia.

Di dalam kebijakan-kebijakan politik Ethis sebenarnya lebih banyak janjinya daripada penampilannya dan faktor penting tentang eksploitasi dan penaklukan dan kenyataannya tidak berubah, tetapi tidak mengurangi arti penting zaman penjajahan baru ini.

Politik Ethis berakar pada masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi,  Kecama-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam Nopel “ MAX  HAVELAR “ ( 1860 ) dan pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil  semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Indonesia.

Pada tahun 1899 C. Th. Van Deventer, seorang ahki hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880 – 1897, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “ Een Eereschuld “ ( suatu hutang kehormatan ) di dalam majalah berkala Be;anda de Gids.  Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada vbangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari mereka.  Hutang ini dibayarkan kembali dengan jalan memberikan prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial.

Tiga prinsip dalam pemikiran politik Ethis ytitu :

Educatie : pendidikan

Emigratie : perpindahan penduduk

Irrigatie : pengairan

Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana.  Oleh karena itulah, maka hutang pemerintah kolonial yang mencapai jumlah sekitar 40 juta gulden diambil alih pemerintah Belanda sehingga Batavia dapat meningkatkan uang pengeluaran tanpa harus dibebani hutang lagi.

              a)   Sistem Birokrasi Kolonial

Dalam periode 1870 – 1900 wilayah kekuasan Hindia Belanda seluas maliputi yang kita kenal sekarang ( sabang – merauke ).  Peluasan wilayah ini ada hubungannya dengan tuntutan pihak swasta untuk meluaskan jaringan eksploitasinya, maupun tuntutan keamanan, serta saingan-saingan negara barat lainnya.  Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa dalam masa 1870 – 1900 seluruh wilayah tersebut telah  dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sampai ke desa-desa.

Cara-cara pemrintahan barat berangsur-angsur menggantikan segi-segi tertentu dari cara pemerintahan tradisional.  Contoh sejak tahun 1870 telah menimbulkan perubahan jaringan komunikasi  ( jalan ) lebih mendekatkan desa dengan pusat-pusat administrasi  Belanda juga makin banyak dan makins ering dilihat di lingkungan Barat merubah cara-cara pemerintah tradisional.  Sikap birokrasi Belanda ini mencapai puncak perkembangannya pada masa politik Ethis.

Apabila  sebelumnya tugas pemerintah Hindia Belanda ini hanya menyangkut soal-soal pengawasan ketentaman, pengadilan dan perkebunan-perkebunan (tanam paksa) , maka kini birokrasi itu dibebani tugas untuk memelihara kesejahteraan penduduk.  Untuk menjalankan kesejahteraan itulah dijalankan pelbagai hak yang sebelumnya tidak ada, timbulkan departemen-departemen baru di Batavia dengan kedinasan yang bercabang ke daerah.

Disamping terdapatnya sistem birokrasi kolonial yang baru, juga berkembang sistem komunikasi dan perkembangan sistem moneter.

Sistem komunikasi tradisional berciri kelambanan seperti : jalan kuda, jalan kereta, dan lain-lain.  Pada masa Daendels, di Pulau Jawa sudah ada sustu sistem jalan raya yang modern, akan tetapi yang sangat menonjol dalam bidang komunikasi ini adalah dibangunnya sistem jalan kereta api di Jawa tahun 1862 ( akhir abad 19 sudah ada 1600 km ), si Sumatra tahun 1874 ( akhir abad 19 sudah ada 3500 km ).

Sistem komunikasi lainnya yang menghubungi pulau-pulau adalah perkapalan.  Kapal uap mulai diintrodusir oleh pihak swasta pada tahun 1859, kemudian pada tahun 1891 ditingkatkan dan dibentuk suatu perusahaan pelayaran yang membutuhkan pelabuhan modern, seperti Tanjung Priok dibangun tahun 1873 – 1893, Pelabuhan Belawan tahun 1890, Pelabuhan Padan  tahun 1892, dll.

Dibuat suatu sistem modern sistem ini menghubungi Indonesia dengan dunia, seperti Perbankan Modern.  Sistem ini mengurangi sifat ketergantungan pada sistem ekonomi Belanda sebelumnya.

Sistem birokrasi ekonomi yang baru ini menimbulkan suatu sikap yang baru dikalangan orang-orang yang berkuasa di Nusantara.  Dalam sistem birokrasi lama, seseorang pengusaha tradisional penting cuma karena kahadirannya saja.  Kehadirannya merupakan suatu simbul dari suatu sistem sosial dan alam pikiran yang bertintikan keseimbangan antara manusia dan lkormon.  Pengusaha merupakan jaminan akan keseimbangan ini sehingga malapetaka dan kemelaratan dapat dihindari dari rakyat.  Rakyat menerima penguasa karena simbul tersebut, ahar tidak terjadi ketidak seimbangan yang menimbulkan kesulitan-kesulitan alamiah.  Dalam sistem baru penguasa harus bertindak / berbuat hal-hal yang tidak direncanakan secara rasional untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan rakyat tersebut.  Persoalan yang muncul disini adalah bahwa bersamaan dengan munculnya sistem birokrasi baru itu muncul pula kesenjangan budaya antara kaun penguasa (birokrasi) danrakyat pada umumnya.

                 b)   Sistem Ekonomi Kolonial

Program politik Ethis berdampak sosial pada suatu lingkungan perekonomian yang mengalami perubahan yang cepat. Aksi-aksinya penaklukan yang dilakukan di daerah-daerah luar Jawa menjadi fokus yang lebih penting daripada Pulau Jawa dalam pembangunan ekonomi baru di tangan perusahaan swasta produksi komoditi daerah tropis meningkat dengan cepat.

Ada dua jenis komoditi yang sangat penting untuk menempatkan Indonesia pada garis depan bagi kepentingan perekonomian dunia yaitu : Minyak Bumi dan Karet.  Kedua jenis komoditi ini merupakan produk yang terbanyak walaupun tidak semuanya berasal dari daerah luar Pulau jawa.

Adanya kandungan minyak bumi di daerah-daerah Langkat, Sumatra Utara telah diketahui sejak tahun 1860 an.  Pada tahun 1890 A. J. Zijlker mendirikan “ Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleum – Bronnen in Nederlandsch – Indie “                    ( Perusahaan Kerjaan Belanda bagi Exploitasi Sumber-Sumber Minyak Bumi di Hindia Belanda ).  Produksinya dimulai tahun 1892.  Pada mulanya minyak bumi dimanfaatkan terutama untuk minyak lampu, memeng merupakan salah satu kejadian yangsifatnya kebutuhan di dalam sejarah modern bahwa tepat ketika lamu pijar yang diproduksi secara komersial mulai tahun 1880 an.

Produk baru lainnya adalah karet yang berhubungan erat dengan industri mobil yang baru.  Pemerintah kolonial mendorong penyebaran jenis komoditi baru ini dengan jalan memberikan nasehat, mengadakan penelitian ilmiah, menetapkan peraturanumum dan sebagainya.

Bergesernya kegiatan perekonomian ke daerah-daerah luar Jawa itu menimbulkan kesulitan kesulitan yang besar dalam kebijakan pemerintah , kini lapanganm investasi dan penghasil komoditi ekspor yang terpenting adalah daerah-daerah luar Pulau Jawa, akan tetapi masalah-masalah kesejahtaraan yang besar, tuntutan-tuntutan utama terhadap “ Hutang Kehormatan “ adalah di Pulau Jawa.

Dalam teori, program-program kesejahtaraan di Jawa dibiayai dengan mengharuskan daerah-daerah luar Jawa memberikan subsidi bagi program tersebut, sehingga menghindari naiknya tingkat pajak yang sudah sangat berat di Jawa.  Hal ini akan memaksa dikenakannya pajak yang tinggi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di luar Jawa.  Tidaklah mengherankan apablia hal itu tidak terjadi.  Daerah-daerah luar Jawa tidak dikenakan pajak sampai tingkat yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup di Jawa.

Dengan demikian, maka perbedaan antara daerah Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa yang berakar pada masa lalu sekarang ini manjadi semakin menyolok.  Daerah-daerah di luar Jawa merupakan wilayah yang mempunyai ikatan

dengan Islam lebih mendalam

komoditi ekspor yang lebih berharga

investasi asing yang lebih besar

lebih belakangan ditaklukkan dan Belanda

dan tekanan jumlah penduduk yang kurang padat

Sedangkan Jawa merupakan kawasan yang :

pengIslamannya kurang mendalam

semangat kewiraswastaannya kurang besar

nilainya sebagai sumber komoditi ekspor merosot

pertumbuhan ekonomi barunya tidak pesat

menghadapi campur tangan penjajah lebih lama dan mendasar

menderita jumlah penduduk yang sangat padat

Sistem Pendidikan Kolonial

Banyak sekali usaha yang dijalankan di bidang pendidikan, dan hasil-hasilnya sering kali membuat bangga para pejabat Belanda.  Semua pendukung politik Ethis menyetujui ditingkatkannya pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa.

Ada 2 (dua) aliran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa :

Snouck Hurgrorye dan Direktur pendidikan Ethis yang pertama, J. H. Abendanon, mendukung pendekatan yang sifatnya elite.  Mereka menginginkan pendidikan gaya Eropa dengan bahasa Be;anda sebagai bahasa pengantarnya bagi kaum elite Indonesia yang dipengaruhi barat yang dapat mengambil alih banyak dari pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah yang berkebangsaaan Belanda, sehingga menciptakan alite :

- yang tahu berterima kasih

- bersedia bekerja sama

- memperkecil anggaran belanja pemerintah

- mengendalikan fanatisme Islam

- dan menciptakan keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah.

Idenburg danm Gubernur Jenderal Van Heutsz mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya  bagi golongan bawah tersebut.  Pendekatan yang sifatnya elite itu diharapkan akan menghasilkan pimpinan bagi zaman cerah Belanda Indonesia baru.  Sedangkan pendekatan yang merakyat itu akan memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejahteraan.  Tak satu kebijakanpun dijalankan dengan sumber-sumber yang cukup memadai dan tak satupun menghasilkan apa yang diinginkan oleh para pendukungnnya.

Di bawah Abendanon pendekatan yang sifatnya elitelah yang mendapat prioritas utama.  Pada tahun 1900 tiga Hoofdenscholen ( Sekolah Para Kepala ) yang lama seperti di Bandung, Magelang dan Probolinggo disusun kambali menjadi sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA ( Sekolah Latihan untuk para Pejabat Pribumi ).  Masa pendidikannya selama 5 tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya, dan terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan Sekolah Rendah Eropa.  Calon-calon muridnya tidak alagi harus berasal dari kalangan elite bangsawan.  Sejak tahun 1891 Sekolah Rendah Eropa yang merupakan prasyarat wajib masuk OSVIA dan STOVIA terbuka untuk orang-orang Indonesia, tetapi hanya orang-orang kaya yang mampu bayar uang sekolahnya.

Dalam pelaksanaannya, Abendanon menghadapi tantangan-tantangan dari berbagai kalangan, termasuk para Bupati yang lebih konservatif.  Cita-cita tentang pendidikan kaum wanita yang begitu didambakan oleh R.A Kartini dan Abendanon tersebut tidak pernah mendapat prioritas pemerintah, terutama oleh karena pengaruh para Bupati yang konservatif dan pejabat-pejabat yang skeptis.  Bagaimanapun juga gagasan tentang pendidikan kaum wanita tersebut mendapat perhatian dari organisasi non pemerintah.

Perbaikan-perbaikan pendidikan yang paling berarti adalah dalam sistem Sekolah Dasar yang dibuka untuk orang-orang Indonesia sejak tahun 1892-1893, tetapi secara kecil-kecilan.  Sekolah ini dibagi dalam 2 kelas.  Kelas satu untuk golongan atas dan sekolah kelas dua untuk golongan rakyat jelata.  Orang-orang Indonesia kini mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda, tetapi masih ada masalah yang bersifat Struktural.

Pada tahun 1900 bangsa Indonesia yang menuntut ilmu di Sekolah-Sekolah swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia hanya berjumlah 265-940 anak.  Pada tahun 1930 – 1931 jumlah bangsa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan barat semacam itu mencapai lebih dari1,7 juta anak.

Pada tahun 1930 – 1931 sekitar 1,66 juta orang Indonesia menuntut ilmu di sekolah-sekolah dasar, yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, yang memang diperuntukkan bagi mereka 2,8 % dari keseluruhan jumlah penduduk atau 8 % dari kelompok penduduk antara anak yang belum dapat berjalan dan orang dewasa.   

Jumlah orang Indonesia yang menuntut ilmu di dalam sistem sekolah Eropa di bawah tingkatan Universitas ( termasuk HIS, MULO, AMS dan Sekolah Kejuruan, tetapi tidak termasuk TK ) adalah 84.609 orang; 0.14 % dari keseluruhan penduduk.  Di tingkat Pergurua Tinggi terdapat 178 orang Indonesia;  3/100.000 dari jumlah penduduk.  Di Sekolah Kejuruan Pertanian dan kehutanan suatu bidang yang seharusnya diutamakan, hanya terdapat 392 orang Indonesia : 7/1.000.000 dari jumlah penduduk.  Pendidikan ini bersifat Desentralisasi.

Desentraslisasi adalah sasaran utama para pendukung politik Ethis, desentraslisasi dari Den Haaq ke Batavia, dari Batavia ke daerah-daerah, dari orang-orang Belanda ke orang-orang Indonesia.  Langkah paling nyata ke arah desentralisasi dan peningkatan peran serta orang-orang Indonesia dalam pemerintahan adalah pembentukkan Volksroad ( Dewan Rakyat ).  Sedang pertama tahun 1918.

Pendidikan tidak menghasilkan elite baru yang  tahu terima kasih dan bersedia bekerja sama maupun semangat baru yang berkobar-kobar di kalangan rakyat; langkah kesejahteraan biasanya kurang menghasilkan kesejahteraan.  Sungguhpun semua penelitian kesejahteraan selama periode politik Ethis menghasilkan angka – angka statistik yang meragukan, tidak ada bukti tentang meningkatnya kemakmuran umum sebelum tahun 1930.

Dampak Politik Kolonial

Sikap Kristen belanda Terhadap Islam

Sejak bangsa Turki menaklukan “ Constatinopel “ bandar perdagangan internasional pada tahun 1453 kebencian umat kristen terhadap Islam telah mencapai puncaknya.  Penaklukan ini sebagai rangkaian politik Islam terhadap umat Kristen dalam perang Salib.  Oleh karena itulah kedatangan bangsa barat di Indonesia, selain dilatarbelakangi oleh aspek politik dan ekonomi juga aspek religi yang tak kalah pentingnya, sehingga ketiga aspek ini mempunyai hubungan fungsional yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut pandangan Belanda, selama dalam proses Aristokrasi di Indonesia telah mendapat perlawanan yang sangat gigih yaitu dari zaman kerajaan Demak sampai abad XIX sehingga terjadi Perang Jawa tahun 1825 – 1830, perang Banjarmasin tahun 1839 dan Perang Aceh tahun 1875.

Belandapun menyadari bahwa biang keladi kerusuhan dan perlawanan terhadap Belanda adalah :

Sebagai musuh utamanya adalah Islam dan Keturunan Arab ( keturunan bangsa  yang melahirkan Islam ).  Mereka penghasut para Kiyai, pejuang Islam yang tak henti-hentinya menentang kekuasaan Belanda dimana-mana di Indonesia, demi kehormatan agama dan bangsanya.

Musuh kedua : para Kyai dan Muballiq agama Islam

Untuk membatasi gerak gerik keduanya, Belanda lebih mudah mengontrol yang bagian utama karena golongan kedua terlalu banyak jumlahnya, untuk golongan yang utama, Belanda mengadakan sistem “ Passen en Wijken Stelsel “ terhadap mereka.  Mereka harus bawa surat pas kalau bepergian.  Hal ini dilaksanakan sangat kejam.  Terutama setelah pa Islam berkembang di Indonesia.

Politik kolonial Belanda yang lain adalah :

memisahkan kaun priyayi dari kaum kyai

 memisahkan keturunan arab dari kaum kyai

membatasi orang naik haji dan imigrasi keturuna arab

mempertebal pendidikan barat

memilih bupati yang tipis

Sikap Islam Terhadap Kristen ( Belanda )

Pelaksanaan Passenstelsel yang kejam itu hanya menambah kebencian keturunan Arab terhadap Belanda yang beragama  Kresten, sehingga bisa meningkatkan aktivitas orang orang Islam dalam gerakan Pan – Islam.  Selain itu Belanda juga mulai sadar bahwa tidak semua keturunan  Arab itu membenci Belanda tanpa syarat.  Seperti halnya dengan sebagian kaum priyayi misalnya dapat dijadikan sahabat Belanda, begitu juga dalam masyarakat keturunan Arab terdapat cukup aknom untuk dijadikan sahabat mareka.

Beberapa kegiatan perlawanan terhadap Belanda mulai diorganisir sebab tanpa itu perlawanan bangsa Indonesia selalu mengalami kegagalan.  Oleh karena itu muncullah  SI ( Sarekat Islam ) yang dipimpin oleh Raden Oemar Said Tjokroaminoto ( hasil pendidikan STOVIA ), Sekolah pendidikan pegawai Negeri pribumi yang memang dimaksudkan untuk  “ mengemansifasikan “ dari agama mereka.

Muncullah aktivitas orang Islam  bukan  saja karena desakan ekonomi, tetapi juga sebagai reaksi terhadap politik Belanda yang mulia condong ke arah membantu penyebaran agama Kresten.  Pemerintah Belanda melanjutkan prinsip kristen dalam politik sehari-hari di bidang operasional dan administratif.  Kemudian muncullah SI tahun 1909 dikikuti oleh Muhamadiyah tahun 1912 yang didirikan oleh Kyai Haji Achmad Dahlan di Yokyakarta dan kemudian seperti cendawan dimusim hujan muncul organisasi-organisasi Islam yang lain.

III.   REAKSI BANGSA INDONESIA TERHADAP

PENETRASI BARAT

Munculnya Nasionalisme Indonesia

Penaklukan bangsa Eropa terhadap Asia dengan lahirnya teknologi dan industri yang dihasilkan oleh “ Renaisance “.  Penaklukan melahirkan penjajahan yang dilakukan melalui proses ekonomi, misalnya hubungan dagang, sesudah itu menyusul proses politik, misalnya dengan mengadakan “perjanjian persahabatan“ dengan para raja dan penguasa setempat.  Oleh karena itu sikap kejujuran dan baik sangka orang-orang timur, maka dengan perjanjian persahabatan itu maka para penguasa di Asia menjadi makanan empuk.  Mereka kelewat jujur dan begitu baik, menyangka bahwa semua orang sejujur dan sebaik mereka.  Mereka menjadi korban kepolosan hatinya, mereka terlupa akan ajaran dan tuntunan Nabi Besar Muhammad ASW :

“ Jaga dari kalian baik-baik untuk menghindari kejahatan, dan kejahatan orang lain, dengan sikap berburuk sangka dalam kewaspadaan “ ( Al’Hadist)

Sejarah penjajahan dimana-mana senantiasa menujukkan bahwa penaklukan bangsa Barat atau Timur khususnya Indonesia dimulia dengan perdagangan.  Akan tetapi tingkat terakhir penaklukan itu dilakukan dengan kekuatan militer untuk melindungi ekonomi dan politik mereka.  Bahkan sekaligus dibarengi dengan proses “ pembaratan melalui Silir – Semilirnya angin kebudayaan barat.

Lahirnya penemuan teknologi dan industri memang mendatangkan Modernisasi.  Akan tetapi apa yang dinamakan moderniasi tersebut pada hakekatnya untuk mempercepat proses kebudayaan dan pem-barat-an.

Ditemukakanya tenaga uap tau fisika dan setelah itu dimulai revolusi Industri dekat tahun 1800 melahirkan dikemudian hari kapal laut dan kereta api, menyusul jaringan-jaringan pos, pembukaan  perkebunan dan pendirian rumah sakit.  Semuanya itu merupakan kebudayaan serta modernisasi.  Memang besar sekali manfaatnya bagi kemanusiaan.  Akan tetapi janganlah dilupakan, bahwa hasil-hasil tersebut ibarat pisau yang bermata dua :

Pertama : Untuk kepentingan penaklukan barat sendiri dalam mempercepat penghimpunan harta kekayaan dari tanah-tanah jajahan mereka untuk kepentingan bangsa dan tanah air mereka sendiri.

Kedua   : Untuk propaganda  ninabobo kepada orang-orang Indonesia ( Asia ) yang diajah mereka, bahwa mereka datang ker Asia khususnya Indonesia, katanya : bukan untuk menindas dan menajjah akan tetapi untuk memakmurkan bangsa – bangsa Timur pada umumnya.

Lihatlah, kata mereka, hutan belantara telah disulap menjadi perkebunan, pabrik didirikan dan jalus kereta api dipasang dimana-mana, belum lagi pendirian rumah sakit dan ajringan pos.  Apakah itu semua bukan kebudayaan modern  untuk memakmurkan anak negeri.  Itulah nyanyian ninabobo kolonial Belanda.  Pada hal semua itu untuk kepentingan mereka sendiri dalam mengangkut, mengolah kekayaan tanah-tanah jajahan untuk kepentingan dan memakmurkan bangsanya sendiri serta pembangunan di tanah air mereka sendiri.

Proses “ Modernisasi “ dan “ Pem-barat-an “ itu menjadi lebih disempurnakan lagi dengan diperkenalkan sistem pendidikan ala kolonial dengan dalih “ untuk mencerdaskan “ kaum pribumi dan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi maju.  Pada hal tujuan yang sebenarnya adalah :

untuk kepentingan kaum kolonial ( penajajah ) sendiri

Untuk keperluan industri dan kantor-kantor penjajah yang membutuhkan tenaga klerk, juru tulis dan pegawai rendahan lainnya.  Lebih baik mencetak bangsa pribumi yang bergaji murah dari pada harus mendatangkan dari negeri penjajah yang lebih mahal baik ongkosnya maupun gajinya.

Setiap pemerintah kolonial barat bagaimanapun ramahnya dan majunya selalu saja mendapat tantangan dan perlawanan dari kaum muslimin diseluruh dunia.  Dalam pandangan umat Islam dimanapun mereka berada, setipa pemerintah kolonial barat adalah “ Nasrani “ yang memandang siapa saja bukan nasrani adalah “ kafir – kafis “ yang harus diperangi.  Setiap orang yang beragama Islam bagi orang-orang barat yang menggerakkan “ Reconquistis “ adalah rang Morro dan orang yang harsu diperangi.

Setipa kebencian bangsa Indonesia terhadap bangsa barat memang banyak mendatangkan akibat, yaitu ekses-ekses yang timbuk karena panaklukan barat atas Indonesia.  Hal ini sangat logis bahwa kekerassan yang dipaksakan oleh pihak musuh yang lebih kuat akan menimbulkan perlawanan dengan cara apapun yang kadang-kadaang tidak dipikir panjang, dus tidak tasional.  Dengandemikian wajarlah bahwa Nasionalisme Indonesia muncul sebagai jawaban terhadap kolonialisme Belanda.   Nasionalisme Indonesia bertujuan melenyapkan tipa-tiap bentuk kekuasan penjajah dan mencapai suatu keadaan bangsa yang merdeka.

Sifat Nasionalisme Indonesia

Sebelum tahun 1900 bangsa Indonesia telah memberikan reaksi dan perlawanan terhadap penjajah Belanda, tetapi bersifat ( Perjuangan ) :

Perlawanan lokal ( kedaerahan )

Perlawanan Negatif :

Pindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang tidak atau belum terjangkau oleh kekuasaan penjajah.

Mencari perlindungan kepada ilmu gaib atau bertapa

Perlawanan yang Irrasional, yang tergantung keada kekuatan seorang pemimpin yang kharismatik ( mempunyai keperibadian yang magnetis ), yang dianggap oleh pengikut-pengikutnya mempunyai kesartian yang dapat dipancarkan kepada mereka, perlawanam yang demikian selalu berakhir bila pemimpin itu tertawan atau terbunuh.

Bagaimana tindak lanjut ( follow up ) dari pada pergerakan itu sesudah susunan masyarakat yang ditumbangkan belum dipkirkan.

Sesudah tahun 1900 sifat perlawanan berubah ( Pergerakan ) :

Perlawanan bersifat nasional ( meliputi seluruh Indonesia)

Perlawanan yang positif dengan senjata dan taktik yang modern berupa diplomasi atau silat lidah, ode-ide yang diperoleh dari Barat digunakan untuk melanwan penjajahan Belanda ( senjata makan tuan )

Perlawanan itu diorganisir secara lebih teratur dan rasional, dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang memungkinkan pergerakan bisa bertahan lebih lama, kehilangan seorang pemimpin tidak menjadi sebab utama kamtian pergerakan, bahkan bersemboyan “ patah tumbuh hilang bwerganti “ atau esa hilang dua terbilang “.  Pergerakan modern mempunyai Mass Leadership and Mass Support.

Masa depan bangsa sesudah pergerakan bisa menumbangkan susunan masyarakat lama dan mendirikan ekonomi dan pendidikan dan lain-lain sudah dipkirkan.

Faktor Penyebab Pertumbuhan Pergerakan Indonesia

Faktor  Internal   ( Dalam Negeri )

Penderitaan akibat penjajahan, bangsa Indonesia merasa senasip dan sepenangungan, sama-sama dijajah Belanda, jadi ini merupakan reaksi terhadap penjajahan.

Kesatuan Indonesia di bawah Pax Neederlandica memberi jalan ke arah kesatuan bangsa.

Pembangunan komunikasi antara pulau menyebabkan makin mudah dan makin sering bertemunya rakyat dari beragai kepulauan.

Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda dikalangan pribumi disatu pihak dan penggunakan bahasa Melayu yang dipopulerkan di lain pihak menyebabkan bahasa dari sekitar Selat Malaka ini menjadi bahasa Indonesia, bahasa ini kemudian menjadi tali pengikat kesatuan bangsa yang ampuh.

Undang-Undang Disentralisasi, yang antaranya mengatur pembentukan kotapraja dan dewan-dewan kota praja memperkenalkan rakyat Indonesia akan tata cara demokrasi yang modern.

Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reraksi terhadap semangat kedaerahan, yang tidak menguntungkan bagi perjuangan kemerdekaan ( semangat kedaerahan  menyebabkan terpecah-pecah dan lemah ).

Faktor Eksternal  ( Luar Negeri )

Ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat yang modern yang menggantikan pendidikan tradisional ( pondok, pesantren, wihara-wihara).

Kemenangan Jepang ataus Rusia pad atahun 1905 mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri.

Perjuangan dan pergerakan bangsa lain menentang penjajahan India, Turki, Irlandia, dll.

Pergerakan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai reaksi-reaksi terhadap Stelsel Kolonial, dan kelahirannya dipercepat oleh beberapa kejadian yang di antara lain disebutkan :

Tersia-sia rakyat Indonesia dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Perlakuan pemerintah kolonial yang sangat melukai hati rakyat.

Suara beracun pers Belanda serta sikap angkuh dari masyarakat Belanda di Indonesia

Adanya gerakan orang-orang Cina dengan didirikannya perguruan bagi masyarakat mereka sendiri yakni Tionghoa Hwee Kwan         ( tahun 1901 ).

Kejadian-kejadian seperti di atsa inilah yang mempercepat proses lahirnya pergerakan nasional Indonesia.  Penderitaan lahir batin yang tidak tertahankan lagi, ditambah dengan pengaruh dari luar dan dalam tanah air merupakan dorongan yang mempercepat lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia.

Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialis Eropa Abad XIX.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa zaman Renaisance Eropa berhasil melahirkan anak “ Kolonialisme dan Intelektualisme “ ala barat.  Mula-mula dilahirkan oleh motivasi petualangan untuk membuktikan bahwa Eropa adalah “ Reconquistador atau Conquistador “ : penakluk yang pantang terkalahkan.  Kebanggaan ini lambat laun ditumpangi oleh semangat “ Roh Kudus “ yang ditiupkan oleh pemimpin Griya untuik pergi jauh-jauh memberikan “ IOKOS “ ( perumahan ) bangsa lain, untuk mempersatukan mereka dalam kristus.  Berlayarlah mereka mengarungi dunia, sambil tangannya membuka Injil markus :

“ Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritankanlah Ijil itu kepada sekalian alam ( Markus 16:15) atau “ Dan ia bersabar kepada mereka : Pergilah keseluruh dunia dan maklumkanlah Injil kepada segenap makhluq.  Barang siapa percaya dan dipermandikan, akan selamat, tetapi yang tidak percaya akan kena hukuman “.

Rakyat Indonesia yang sebagaian besar Umat Islam memandang mereka sebagai penakluk penajah apapun kebangsaan mereka.  Mereka adalah imperialis apakah mereka katholik ataukah protestan.  Dalam dada mereka masing-masing melekat begitu kuatnya ajaran politikus curang Machiavelli.

Ajaran Machiavelli antara lain

Agama sangat perlu bagi setipa pemerintah ( kolonial )

Agama bukalah untuk membudayakan penduduk, akan tetapi untuk menjinakkan serta menaklukkkan mereka

Setiap aliran agama  yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibantu, maksudnya keculai untuk mengadu domba antara mereka juga untuk membuat mereka berebut saling memerlukan bantuan penguasa.

Jangan tepati janji kalau sekitarnya merugikan pemerintah

Menghalalkan semua cara

Disitulah letaknya kebebasan berfikir ala kolonialisme.  Suatu kebebasan dari cara berfikir yang tidak logis, dimana ada penjajahan yang bertujuan mulia dan membawa kemakmuran.

Sejak dahulu bangsa Indonesia memandang bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan kehidupannya, ketika bangsa Indonesia berabad-abad hidup sebagai bangsa merdeka dan pemerintahan yang dipimpin oleh raja-raja bangsanya sendiri, maka politik adalah sarana mutlak dalam menyusun kerajaan serta alat mengatur kesejahteraan dan ketertiban.

Setelah kolonialisme Belanda mencekam kekuasaan, bangsa Indonesia bangkit melakukan perlawanan politik dan militer dengan menyebarkan perang kemerdekaan.  Semangat Islam tak terpisahkan dengan politik.  Abad XIX merupakan abad perlawanan dengan politik yang hampir diseluruh wilayah Nusantara.  Ada dua bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penetrasi barat yaitu Pertama : Gerakan Sosial dan Kedua : Perlawanan Fisik.

Gerakan Sosial

Selama abad XIX dan XX di Indonesia terjadi perlawanan rakyat yang terus menerus terhadap penetrasi barat.  Selain peperangan yang berlatar belakang politik, lahir pula gerakan-gerakan sosial di dalam masyarakat.  Pada umumnya gerakan ini merupakan aksi huru hara, kerusuhan, gerkan rohani maupun gangguan keamanan.  Organisasinya, strateginya, progra dan taktiknya masih sederhana sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat ditumpah.  Sifat gerakan masih tradisional, sering kali tidak dapat digolongkan dalam empat golongan :

Gerakan yang menentang Ketidakadilan

Masyarakat, terutama para petani, merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, yaitu terdapat pungutan pajak ( cukai ) yang tinggi dan tuntutan pelayanan kerja yang berat.  Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat melindungi petani dari tuan-tuan tanah sehingga menimbulkan pemberontakan untuk menuntut keadilan, seperti yang terjadi Cikandi Udik (1845), Ciomah (1886) dan Consed (1916).

Gerakan Ratu Adil

Kerinduan akan keadilan memberi  kesempatan pada seseorang untuk tampil memimpin rakyat dengan menyatakan dirinya sebagai ratu Adil.  Gerakan ini bersifat “ Mesia Mistis “, bersandar pada segi-segi gaib dan diikuti oleh segolongan orang-orang yang percaya padanya.  Termasuk gerakan ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Ahmad Ngisa (1859) dan gerakan Srikaton (1888).

Gerakan Samin

Gerakan Samin merupakan gerakan sosial tradisional yang pasif.  Gerakan ini muncul sejak abad XIX hingga sekarang masih ada yang menganutnya.  Gerakan ini tanpa kekerasan, anggotanya rajin, jujur, dan berhasil sebagai petani serta menghargai sesamanya.

Gerakan Sekte Agama

Sekte merupakan ekspresi keagamaan dari perasaan tidak puas suatu masyarakat untuk memberontak, hasil perjuangan kelas, organisasi dari kelas bawah dan peralatan dari sifat agresif mereka.  Gerakan sekte mengandung unsur pententangan ganda.  Sekte bertentangan dengan agama, tetapi juga dengan pemerintah kolonial dan elite birokrasi.  Gerakan sekte agama ini digerakkan oleh Haji Riangi.

Perlawanan dan gerakan gerakan yang timbul di wilayah Indonesia pada abad XIX ini, merupakan perlawanan yang sangat gigih yang banyak dimotori oleh golongan agamis yang dihati mereka telah terpatri iman dan taqwa kepada Allah SWT.  Hal ini telah menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka pembuatan koloninya di Nusantara.

Perlawanan Fisik

Perlawanan fisik merupakan  rakyat menggunakan kekuatan bersenjata.  Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor :  (a) Politik, (b) Ekonomi dan (c) Budaya.

Meskipun latar belakang penyebabnya serupa dan waktunya hampir bersamaan, tetapi perlawanan rakyat pada suatu daerah tidak berhubungan dengan perlawanan darid aerah lain.  Masing-masing perlawanan itu berdiri sendiri.  Perlawanan rakyat yang cukup besar skalanya antara lain

Perlawanan Rakyat Saparua (1817)

Latar Belakang

Timbulnya kepindangan-kepincangan didalam tata kehidupan penduduk ambon-lease yaitu kepincangan yang bermula pada :

Sistem Perkebunan Cengkeh

Sistem Pemerintahan

Sistem Pendidikan Desa

Hal ini disebabkan politik yang diterapkan oleh VOC sampai ke pemerintahan Hindia belanda di Indonesia yaitu :

Pelayanan Hongi

Hukum denda yang harus dibayar dari hasil penjualan cengkeh

Penyerahan Leversutic bahan bangunan

Sirkulasi uang kertas sejak tahun 1817

Kewajiban membuat garam dan ikan asin bagi kapal-kapal perang Belanda.

Korupsi merajalela

Paksaan bagi pemuda untuk jadi serdadu di jawa.

Jalannya Pertempuran

Perlawanan rakyat Maluku berkobar setelah mereka mengucapkan sumpah pada tanggal 14 Mei 1817 yang dipimpin oleh Kapten Pattimura dan Thomas Matulessi.  Mereka  berhasil membongkar  Orambasi Pos ( Perahu milik pemerintah Hindia Belanda ) dan merebut  bentteng Duustede.

Peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi pemerintah Hindia Bel;anda.  Oleh karena itu Uitenbroek, sebagai residen di Haruku berusaha melakukan tindakan-rtindakan untuk mengurangi peertikaian dengan cara, yaitu :

memberi hadiah kepada kepala desa

Mendatangkan bala bantuan tentara ( dalam hal ini Belanda sangat terbantu oleh kapal Zwaluw milik Inggris yang sedang berlabuh di periran Haruku.

Dengan menambah jumlah bantuan yangd ilengkapi dengan peralatan perang yang sangat modern, akhirnya Belanda berhasil mendesak  Pattimura, dan merebut kembali bentengnya.  Akan tetapi perlawanan rakyat masih berkobar.  Mereka bertahan di hutan.  Pada tanggal 10 Nopember 1817 rakyat Nusa laut yang dipimpin oleh Kapitan Paulus Tiahahu meletakkan senjatanya, setelah pemimpinnya dan anaknya, Kristina Martha Tahahu tertangkap Belanda.  Sedangkan Kapitan Pattimura bersama 3 orang panglimanya dijathi hukuman mati di benteng Niuew Victoria di Ambon

Perang Padri (1821 – 1837)

Latar Belakang

Peang Padri adalah peperangan antara kaum Adad dengan kaum Padri (agama).

Pada mulanya kaum adad dan agama terjalin kerjasama yang baik.  Pemerintahan Adad, seperti Raja, bangsawan dan penghulu menduduki peranan penting, tetapi tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan agama, sehingga timbullah ketegangan dinatara mereka, lebih-lebih setelah kedatangan 3 orang haji dari Mekkah yaitu : Haji Miskin (pandai Sikat), Haji Sumanik (delapan kato), dan haji Ppiobang (dari tanah datar).  Mereka inilah kemudian dikenal dengan kaun Padri.

Kaum Padri ingin meluruskan agama Islam di Minagkabau, seperti yang dilakukan kaum Wahabi di makkah.  Tujuan yang baik ini mendapat dukungan dari seorang ulama besar, Tuanku Kota Tua berserta muridnya, Tuanku Nan renceh.

Tuanku Nan Renceh membentuk persekutuan melaan kaum Adad yang terdiri dari :

Tuanku Nan Renceh

Tuanku Lubuk Alur

Tuanku kapau

Tuanku Padang Luar

Tuanku Marapi

Tuanku Biaro

Tuanku Paang Lawas

Tuanku  Galun

Mereka ini dikenal dengan sebutan Harimau nan Salapan, karena tindakannya yang keras.  Pengaruh kaumn Padri semakin meluas yang dipimpin oleh Muhammad Syahab I Imam Bonjol ), untuk melawan kaum Adad meminta bantuan Inggris (tetapi gagal) dan Belanda bertindak sebagai wasit dengan politik “ devide et impera “, mereka membantu kaum adad yang lebih menguntungkan.

Jalannya Pertempuran

Perang Padri dapat dibagi dalam 3 fase :

Fase Antara tahun 1821 – 1825

Sejak pemerintahan Hindia Belanda menduduki Simawang pada tahun 1821, kaum padri menyerangnya, sehingga terjadilah perundingan yang menguntungkan Belanda, karena pasukan di Sumatra Barat dapat dipakai sebagian untuk memperkuat pasukan di Jawa.  Pada bulan September 1826      5 .000 serdadu dan 17 opsir diberangkatkan ke Jaa untuk menghadapi pasukan Pangeran Diponegoiro.

Fase tahun 1825 – 1830

Ketegangan antara kaum Padri dengan Belanda melemah karena terjadi perjanjian.   Sementara itu kaum Adad yang kecewa  terhadap sikap Belanda mulai mengadakan perlawanan sehingga kedudukan Belanda di Sumatra barat menjadi semakin sulit.  Berakhirnya perang  pangeran Diponegoro dapat mengembalikan konsentrasi Belanda untuk menghadapi kaum Padri.

Fase tahun 1830 - 1837

Pada fase ini merupakan  perlaanan kaum Padri paling besar dan luas, sehingga pada tahun 1832 Belanda mendatangkan bantuan dari Jawa 3 kompi yang dilengkapi dengan meriam dan mortir.  Sentat Alibasya Prawiradirdja ikut  di dalamnya.  Tujuannya untuk menyingkirkan dari pasukan Pangeran Diponegoro dan melaksanakan politik adu domba.  Iman Imam Bonjol kalah dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Ambon dan Manado tahun 1841 dan meninggal disana tanggal 6 Nopember 1864.

Perang Pangeran Diponegoro

Latar Belakang

Setelah kerajaan pecah menjadi 2, Yokyakarta dan Surakarta akibat perjajian Gianti tahun 1755, wilayah yang terbagi ini dipecah lagi dengan perjanjian Salatiga yang melahirkan kekuasaan mangkunegara di Surakarta (1757), akhirnya MUNCUL KEKUASAAN Paku Alam di Yokya pada tahun 1813.  Perpecahan yang diawali dengan kekalutan didalam keraton memberi kesempatan bagi Belanda untuk melaksanakan politik “ devide et impera “ sehingga dapat menanamkan kekuasaannya dengan kuat.

Kekalutan di keroton pada masa pemerintahan Sultan hamengkowono II menimbulkan keadaan yang tidak tentram sehingga Kanjeng Ratu Ageng meninggalkan keraton dan pindah ke desa Tegal Rejo yang diikuti oleh cucunya yang masih kecil, Pangeran Diponegoro (putra Adipati Anom, putra mahkota).  Menjelang dewasa ratu Agung meninggal dan Padepokan Tegal Rejo diserahkan kepada Pangeran Diponegoro.

Ketika Belanda bermaksud membuat jalan melalui tanah di Tegal Rejo tanpa seijin Pangeran Diponegoro, timbullah ibnsiden antara Belanda  yang dibantu oleh Patih Danurejo IV dengan Pangeran Diponegoro.  Rakyat Tegal Rejo mendukung pangeran Diponegoro dan siap mengadalan perlawanan terhadap Belanda apabila sewaktu-waktu terjadi peperangan.

Jalannya Pertempuran

Insiden tonggak jalan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda semakin memanas.  Belanda menyerang dan membakar desa Tegal Rejo.  Pasukan Pangeran Diponegoro dan mangkubumi yang belum siap, segera menyingkir dan memusatkan pertahanannya di Selarong.  Peperangan berkobar dan meluas sampai ke Madium, Pacitan dan Tuban, jaa Timur. Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kyai Maja, para pemuka Agama dan banyak pangeran.

Pemerintah Hindia Belanda mendapat kesulitan dalam menghadapi Pangeran Diponegoro.  Setiap klai Belanda menyerang daerah yang diduga menjadi pusat pertahanan Pangeran Diponegoro, ternyata daerah tersebut telah dikosongkan dan telah dipindahkan markasnya.

Untuk menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro , Belanda telah menempuh siasat :

Berusaha menekan pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro dan menangkapnya.

Membujuk pembantu-pembantunya dengan sikap baik dan kedudukan.

Menjalankan benteng stelsel untuk mempersempit gerak Pangeran Diponegoro.

Menawarkan perundingan kepada Pangeran Diponegoro

Mengancam akan membunuh Pangeran Diponegoro jika ia tidak bersedia diajak berunding

Dengan adanya tekanan itu Pangeran Diponegoro akhirnya bersedia diajak berunding oleh Jenderal de Kock, tanggal 28 maret 1830 di rumah Residen Kedu, tetapi hal ini hanya merupakan tipu muslihat Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro.  Perlawanan rakyat lemah dan semakin padam.

Perang Aceh (1873 – 1903)

Perlawanan rakyat pribumi terhadap Belanda abad XIX adalah Perang Aceh yang paling sulit dihadapi.  Aceh merupakan Serambi Makkah dan sangat berperan dalam dunia perdagangan.

Untuk mempertahankan status dan peranannya, Aceh telah memperkuat diri dengan cara :

Menjadikan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencari bantuan

Mendirikan “ kuta “ semacam benteng pertahanan kota

Memasukkan senapan dan mesiu dari Pinang di Semenanjung Malaka.

Berapa kali Belanda telah mengadakan serangan untuk menduduki Aceh anatar tahun 1873 – 1896, tetapi gagal terus, sehingg aharus ditempuh dengan cara lain yaitu dengan jalan mempengaruhi jiwa dan mental orang Aceh.

Untuk mengetahui mental orang Aceh, pemerintah Hindia Belanda mengirim “ Snouck Hurgrorye “ seorang orientalis yang ahli “ Islamologi “.  Dari hasil penelitinnya Belanda mengambil langkah-langkah operasi.

Rakyat Aceh dipimpin oleh golongan ulama ( teukunUmar ) dan kaun bangsaan.  Kedua golongan ini berbeda pandangan dalam mengahdapi bangsa Belanda.  Celah ini dijadikan peluang emas untuk menaklukkan Aceh.  Dengan menggunakan “ STRATEGI OPESHIP “ yang dilakukan oleh Van Heutz Aceh terdesak.  Dalam perang grilya tahun 1899 Teuku Umar gugur, Sultan dan pengkiutnya dapat ditawan pada tahun 1902.  Panglima Polim akhirnya menyerah berserta pengikutnya tahun 1903.  Sedangkan Cut Nyak Dien yang bergrilya sampai usia tua tertangkap dan diasingkan ke Sumedang pada tahun  1906.  Dengan berakhirnya dan tertangkapnya tokoh-tokoh pemimpin perang, breakhir pulalah perlawanan rakyat Aceh.

Daerah-dsaerah lain ternyata jug aterjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda antara lain :

Di Kalimantan ( banjarmasin ) berhasil ditumpas Belanda tahun 1846.

Di Bali yang dipimpin oleh raja Bileleng dan I Gusti Jelantik menyerah ke Belanda tahun  1849

Di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Raija Sisingamangaraja tahun 1907 dapat dipatahkan oleh Belanda.

Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme Eropa Abad XX

Fenomena di atas dijadikan tolak ukur bagi bangsa Indonesia bahwa “ Ethis Politick “ yang dicanangkan pemerintah Hindia belanda yang “ action program nya “ diarahkan pada “ irigasi – imigrasi dan educasi “ hanya menambah kesengsaraan bangsa Indonesia.  Substansi dari Ethisch Politics ini diarahkan untuk kepentingan Hindia Belanda bukan untuk memakmurkan bangsa Indonesia, sehingga politik Ethis ini disebut “ Politik Sok Etis = Politik fatamorgana.

Eksistensi ini dijadikan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengadakan perlawanan bagi strategi baru yang belum sebelumnya yakni dengan melalui organisasi-organisasi pergerakan, telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya, bahwa salah satu sifat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda pada abad XX yaitu perlawanan yang terorganisir dan rasional.

Oraganisasi-organisasi pergerakan Nasional di Indonesia untuk mengadakan perlawanan kepada penjajah Belanda melalui organisasi-organisasi pergerakan merupakan produk yang tidak terduga dari politik ethis Belanda di Indonesia yang menarik pimpinan-pimpinannya dari kekuasaan sekolah-sekolah Belanda.

Bentuk pergerakan terhadap kolonial Belanda adalah “ Herodianisme “ , ibarat pintu yang bermata dua ( senjata makan tuan = pagar makan tanaman ).  Perlawanan ini disebut perlawanan “ open door “.

Aktivitas – aktivitas mahasisswa Indonesia di Negeri Belanda sebagaian merupakan pemberontakan mereka kepada “ Patiralisme “ kekuasaan penjajah Belanda.  Mereka terutama terbakar oleh apa yang mereka rasakan sebagai penghinaan terhadap kebudayaan bangsa dan fikiran Indonesia yang dianggap dengan sendirinya lebih rendah dari pada peradaban Eropa.  Menurut kenyakinan mereka hanya kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri rakyat Indonesia.

Sebagai bunga api pertama dicetuskan oleh RA. Kartini yang menerbitkan buku “ Habis Gelap Terbitlah Terang “.   Dr. Sutomo berhasil melanjutkannya dan mendirikan di Yokyakarta sebuag organisasi pergerakan pada tanggal 20 Mei 1908 yang  diberi nama “ Budi Utomo “, sebagai wadah perjuanganterhadap kolonial Belanda yang ersifat evolusi.

Pada awal kebangkitannya, Budi Utomo hanya beroperasional di sekitar daerah Jawa dan Madura dan bergerak di lapangan pengajaran dan kebudayaan, bukan di bidang politik.  Hal ini disebabkan karena :

Pada saat itu kolonial Belanda sedang menolak melaksanakan politik Ethis nya di bidang pendidikan

Jalannya artikel atau undang-undang 111 ( seratus sebelas ), regering reglemen ( reglemen pemerintah ) Belanda yang memuat :

“ bahwa bangsa Indonesia tidak mempunyai hak berkumpul dan bersaing dalam arti politis, maksudnya bahwa pada waktu itu telah dilarang adanya partai politik “

Setelah undang-undang 111 ini dicabut pada tahun 1918, berhubung dengan diadakannya semacam Dewan Perwakilan yang kemudian berbentuk Volksrad ( Dewan Rakyat ), kemudian Budi Utomo bergerak di bidang Politik.  Hal ini ini disebabkan oleh :

Ikut dalam gerakan Inlandsche Militic, menuntut adanya militic untuk anak bumi putera, sehingga tergolong dalam Radical concentratie.

Ikut menuntut Inlandsch Meerderheid di dalam badan-badan perwakilan supaya jumlah anggota dari Badan Perwakilan tidak hanya dipusat tapi juga di daerah, tidak hanya di Volksrad tetapi juga di Gemeenteroad dan Lokare Road, menuntut supaya sebagaian besar terdiri dari anak-anak pribumi.

Respon masyarakat pribumi terhadap Budi Utomo sangat positif, sehingga banyak orang pribumi yang memasukinya walaupun pada awalnya masih terbatas pada golongan priyayi tinggi saja.

Dalam aplikasi operasionalnya, ternyata Budi Utomo lebih bekerja sama dengan golongan priyayi konservatif.  Ki Hajar Dewantara meninggalkannya kemudian bersama-sama kawan-kawannya seperti Dauwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo mendirikan “ Indische Partaij “ pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung.

Indisch Partaij merupakan oraganisasi radikal dan organisasi campuran antara Indonesia asli ( pribumi ) da asing ( non primbumi ) untuk menuju Indonesia merdeka dengan jalan memeprbaiki posisi sosial dengan cara melawan politik Belanda, dengan semboyan “ Hindia di bangsa Hindia “.

Melalui organisasi tersebut, mereka melancarkan kampaye yang keras terhadap pemerintah Kolonial Belanda ketika merayakan ualang tahunnya ke 100 kemerdekaan Negeri Belanda.  Nama Ki Hajar Dewantara semakin terkenal setelah adanya brosur yang memuat tulisan yang berjudul “ Als Ik Nederlandder Was “ ( andai aku seorang Belanda ), yang antara lain berbunyi :

“ ............ saya dapat menempatkan diriku didalam rasa baktinya para patriot BeLanda sekarang yang berkesempatan mengadakan perayaan yang mulia itu karena saya sendiri adalah seorang patriot seperti orang Belanda yang berhaluan Nasional dan mencintai tumpah darahnya, akupun mencintai tanah airku sendiri.  Langkah gembiranya orang yang dapat memperingati peristiwa maha penting itu, alangkah senangnya rasaku, apabila aku untuk sebentar saja dalam angan-anganku jadi Nederlander.  Orang Nederlander benar-benar dalam arti kata putra asli dari pada “ Graat Nederland “ yang berdarah murni bukan Nederlander menurut “ Staats Bland “.  Dalam angan-angan yang demikian itu akan bersorak sorak dengan rasa yang serba riang, kalau dalam bulan Nopember nanti datang hari yang kunanti nantikan itu.  Hari perayaan kemerdekaan, aku akan berteriak-teriak gembira sambil melihat berkibar-kibarnya sang Tirwarna, bendera Nederland dengan pita lampirannya yang berwarna Oranye itu ............ “

F.  Sifat Bangsa  Belanda dalam Menindas  Pergerakan Nasional Indonesia

Propaganda yang dilancarkan oleh Ki Hajar Dewantara sangat menusuk hati pemerintah Hindia Belanda, akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1913 Ki hajar Dewantara dan dr. Tjipto Mangunkusumo diberi surat keputusan untuk dibuang dengan meninggalkan tanah airnya pada tanggal 6 September 1913.  Begitu juga Douwes Dekker ( Danudirjo Setiyabudi )melalui surat keputusan yang lain dikenai Exorbitante Rechten yaitu hak-hak kekuasaan yang luar biasa dari Gubernur Jendral yang berupa pengasingan ;

Externering : mengusir dari seluruh daerah Hindia Belanda

Internering : menunjuk suatu tempat yang harus didiami

Verbaining : melarang seseorang untuk berdiam di salah satu daerah

Politik kolonial Belanda yang lain dalam menindas pergerakan nasional Indonesia berupa : pasal-pasal karet dari Kitab Undang0Undang Hukum Pidana, misalnya pasal 153 bis, 153 ter, 161 bis dan 171.

Pasal 153 bis berbunyi :

” barang siapa dengan perkataan, tulisan / gambar melahirkan pikiran yang biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk menggangu keamanan umum atau menentang kekuasaan pemerintah Nederland atau pemerintah Hindia Belanda dapat didenda maximal 3000 rupiah “

Pasal 153 ter, berbunyi :

“ barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti yang dimaksud dalam 153 bis dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau denda maximum 200 rupiah “

Pasal 161 bis , berbunyi :

“ barang siapa menimbulkan atau memperluas pemogokan sedangkan ia tahu dapat mengira-ngirakan bahwa pemogokan itu akan mengakibatkan gangguan keamanan umum atau kegoncangan dari kehidupan ekonomi dalam masyarakat, dapat dihukum penjara 5 tahun atau denda maximum 1000 rupiah “

Pasal 171, berbunyi :

“ barang siapa dengan sengaja karena menyiarkan kabar bohong menimbulkan kegelisahan dikalangan rakyat dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau denda maximum 100 rupiah “

Walaupun begitu keras aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan , sehingga banyak propagandator yang diasingkan tidak kembali, banyak diantaranya mereka cacat jasmani dan rohani baik yang diasingkan ke Suka Miskin maupun di Digul.  Tujuan utamanya penuh menyiksa, sehingga dicari tempat yang penuh dengan belukar dan malaria akan tetapi mereka tetap bersemboyan “ Patah Tumbuh Hilang Berganti “.

Sifat karet dalam pasal 161 bis ini terletak pada kata “ dapat mengira-ngirakan “, “ gangguan keamanan Umum “ dan : kegoncangan “, sedangkan pada pasal 171 sangat luar biasa, karena tidak terdapat di dalam hukum Pidana di Nederland dan negera-negara merdeka lainnya.

Secara formal organisatoris banyak organisasi yang bertekuk lutut (gulung tikar) pada pemerintah Hindia Belanda.  Hal ini tidak berarti bahwa pimpinnan menyerah dengan keadaan melainkan mendorong mereka untuk m,endirikan organisasi baru.

Dalam hubungan ini elit-elit politik, sebagai pimpinan organisasi mudah berpaling ke organisasi politik lainnya.  Nasionalisme dan Demokrasi sebagai benang perekatnya , dasar ini memang sangat relevan dengan iklim penjajah saat ini dalam rangka menuju Indonesia merdeka.

IV.   PENUTUP

A. Toynbee mengatakan bahwa setiap ada “ Callen “ pasti ada “ Respons “, setiap ada tantangan pasti ada jawaban, hal ini disinonimkan dengan setiap ada “ Kolonialisme “ pasti ada “ Nasionalisme “, sehingga dapat dikatakan bahwa munculnya Nasionalisme Indonesia akibat dari Kolonialisme Eropa.

Bangsa Portugis dan Spayol disebut  Kolonialisme  Imperalisme Religius = mendahulukan faktor agama daripada faktor ekonomi

Sedangkan bangsa Belanda dan Inggris disebut Kolonialisme Imperalisme Komersial = mendahulukan faktor ekonomi daripada faktor agama.

Perbedaan politik dan strategi bangsa Eropa di Indonesia sebenarnya terletak pada “ prinsip hidupnya “ karena dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang berbeda.  Subjek dari masing-masing sangat menetukan, yang pertama berasal dari golongan “  Pendeta “, sedangkan yang kedua berasal dari golongan “Pedagang“.

Perlu diingat bahwa antara bangsa Inggris dan belanda dalam menentukan objeknya terdapat perbedaan.   Bagi Inggris daerah jajahan dijadikan daerah “ Pasar “ dan bagi Belanda daerah jajahan sebagai tempat untuk mengeruk kekayaan atau dijadikan “ Sapi Perahan “.